Komisi I DPR Sebut Transformasi Lemhannas Butuh Barisan Solid

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Februari 2022
Komisi I DPR Sebut Transformasi Lemhannas Butuh Barisan Solid

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto diminta memastikan soliditas di tubuh Lemhannas agar bisa menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada saat pelantikan, Presiden Jokowi meminta Andi Widjajanto melakukan transformasi Lemhannas untuk menghadapi tantangan geopolitik masa depan.

Baca Juga

Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut transformasi Lemhannas dalam menghadapi tantangan geopolitik masa depan membutuhkan barisan yang solid.

"Pengangkatan sipil menjadi Gubernur Lemhannas, yang di dalamnya sebagian besar dipimpin oleh Jendral TNI, merupakan tantangan tersendiri. Lemhannas butuh barisan yang solid," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (22/2).

Sukamta mengatakan, Andi merupakan Gubernur Lemhannas ke-4 yang berasal dari kalangan sipil. Tiga Gubernur Lemhannas yang berasal dari kalangan masyarakat sipil sebelumnya adalah Ermaya Suradinata, Muladi dan Budi Susilo Soepandji.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, potensi transformasi strategis dalam pendekatan dan pelibatan masyarakat sipil untuk pertahanan negara bisa terus menguat.

"Sebelumnya juga pelibatan sipil dalam pertahanan negara bisa dilakukan dengan pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Saya kira pelibatan sipil seperti ini bagus dan perlu dirawat, agar ketahanan nasional kita semakin kokoh," ujarnya.

Baca Juga

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Sukamta pun berharap Andi bisa mewujudkan arahan Presiden Jokowi melakukan transformasi dalam menghadapi geopolitik abad ke-21. Menurutnya, faktor kedekatan Jokowi dengan Andi Widjajanto memungkinkan kajian-kajian Lemhannas bisa digunakan Presiden Jokowi.

"Faktor kedekatan dengan presiden diharapkan dapat menjadikan hasil-hasil kajian Lemhannas didengar dan digunakan oleh presiden sehingga lembaga ini bisa terus terpacu membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan strategis," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukamta mengatakan fungsi Lemhannas harus diperkuat dalam mengkaji permasalahan strategis nasional, regional, dan internasional. Kajian ini meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan hingga teknologi.

"Selama beberapa tahun terakhir, khususnya selama pandemi COVID-19, peran strategis Lemhannas sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan kajian dan masukan strategis dalam masalah bangsa dan negara," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Tantangan Andi Widjajanto sebagai Gubenur Lemhannas Versi PPP

#Lemhannas #Komisi I DPR #Andi Widjajanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Indonesia
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Anggota Komisi I DPR menegaskan agar momentum diplomasi tersebut tidak hanya sebatas simbol kehadiran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Indonesia
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Seragam baru TNI hadir dengan corak sage green yang disesuaikan dengan vegetasi di Indonesia, hasil riset kamuflase untuk meningkatkan efektivitas di lapangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Indonesia
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Komisi I DPR RI mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah organisasi di tubuh TNI yang sudah ketinggalan zaman.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Indonesia
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
TikTok telah menjadi ekosistem penting bagi UMKM yang membuka ases pasar lebih luas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Dunia
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
DPR desak PBB segera bertindak menghentikan blokade Gaza dan menjamin keselamatan para aktivis internasional yang ditahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Wakil Ketua Komisi I DPR menilai rencana tersebut tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Komisi I DPR mendorong PBB untuk melakukan reformasi. Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB juga patut diapresiasi.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Bagikan