Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Februari 2022
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Presiden Joko Widodo melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara Jakarta, Senin (21/2/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Andi Widjajanto resmi menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menggantikan Agus Wijoyo. Andi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2).

Andi diketahui pertama dan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 5 Januari 2015 atau tujuh tahun lalu. Saat itu Andi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Baca Juga

Arahan Megawati Sebelum Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas

Dalam LHKPN yang diakses MerahPutih.com dari elhkpn.kpk.go.id pada Senin (21/2), Andi saat itu mengaku memiliki harta sekitar Rp 12 miliar.

Harta Andi terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia memiliki tanah dan bangunan yang berada di Depok dan Jakarta Timur. Tanah dan bangunan milik Andi ditaksir bernilai total sekitar Rp 1,99 miliar.

Sementara untuk harta bergerak, Andi mempunyai sejumlah mobil, yakni merk Range Rover Sport tahun pembuatan 2014; Mini Cooper tahun pembuatan 2014; Mazda Biante, tahun pembuatan 2013; dan Honda Freed, tahun pembuatan 2011. Empat unit mobil milik Andi tersebut ditaksir senilai Rp 2,3 miliar.

Baca Juga

Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas

Selain itu, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini mengaku memiliki logam mulia dan harta bergerak lainnya senilai total sekitar Rp 258 juta. Andi juga mempunyai enam surat berharga dengan nilai total sekitar Rp 399 juta.

Harta kekayaan Andi disumbang dari giro dan setara kas lainnya dengan nilai total Rp 6,5 miliar dan US$ 310.000. Dalam LHKPN tersebut, Andi mengaku tidak mempunyai utang piutang.

Dengan demikian, putra dari politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Theo Syafei itu tujuh tahun lalu memilki harta kekayaan dengan total Rp 11.571.799.767 dan US$ 310.000. (Pon)

Baca Juga

Jadi Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto Ungkap Pesan Presiden Jokowi

#Andi Widjajanto #Lemhanas #LHKPN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, berapa harta kekayaannya?
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Muhammad Qodari resmi jadi Kepala Bakom. Simak rincian harta kekayaannya yang mencapai Rp 261,9 miliar berdasarkan LHKPN KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Lonjakan harta Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto disorot publik. GMBI melaporkan ke KPK dan mempertanyakan kenaikan hampir Rp1 miliar per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Indonesia
Menlu Sugiono Pimpin Penghormatan Terakhir Dubes RI Agus Widjojo
Agus Widjojo mengembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/2) pukul 20.15 WIB
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 Februari 2026
Menlu Sugiono Pimpin Penghormatan Terakhir Dubes RI Agus Widjojo
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Bagikan