Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Februari 2022
Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lemhannas, Jakarta, Senin (21/2). ANTARA/HO-Lemhannas

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta publik tidak meragukan kapasitas Andi Widjajanto, Gubernur Lemhannas yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Andi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni memimpin lembaga sekaliber Lemhannas.

Baca Juga

Tantangan Andi Widjajanto sebagai Gubenur Lemhannas Versi PPP

"Pak Andi Widjajanto sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak di pemerintahan, apalagi di dunia akademisi," kata Dave saat dihubungi, Senin (21/2).

Politikus Partai Golkar ini berharap Andi dapat melanjutkan kinerja dan konsep dari Agus Wijoyo, gubernur Lemhannas sebelumnya. Dikatakannya, di era Agus Wijoyo, Lemhannas sudah mentransformasi dirinya menjadi center of excellence dan center of idea.

"Gubernur sebelumnya sering melontarkan konsep-konsep yang radikal, bahkan progresif. Itu yang dibutuhkan Lemhannas ke depannya. Kita berharap Pak Andi ini meneruskan kinerja tersebut dan meningkatkan kinerja Lemhannas tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Arahan Megawati Sebelum Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas

Terutama, kata Dave, Lemhannas harus terus mencetak kader-kader bangsa baik yang duduk di jabatan elite TNI, Polri, dan pemerintahan, yang memahami karakter bangsa, mencintai NKRI dan berkomitmen menjaga ideologi bangsa.

Dave pun mendorong agar pendidikan, pembinaan dan pelatihan Lemhannas menjangkau lebih banyak elemen masyarakat sipil seperti organisasi mahasiswa, kepemudaan, keagamaan dan elemen masyarakat lain.

"Jadi, pendidikan dan pelatihan soal karakter bangsa, Pancasila, NKRI dan lainnya harus terus dijalankan, tidak hanya untuk aparatur pemerintahan, tetapi juga di luar itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

#Andi Widjajanto #Komisi I DPR #Lemhannas #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - 51 menit lalu
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 18 menit lalu
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 26 menit lalu
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Bagikan