Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Februari 2022
Harapan Politikus Golkar untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lemhannas, Jakarta, Senin (21/2). ANTARA/HO-Lemhannas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta publik tidak meragukan kapasitas Andi Widjajanto, Gubernur Lemhannas yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Andi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni memimpin lembaga sekaliber Lemhannas.

Baca Juga

Tantangan Andi Widjajanto sebagai Gubenur Lemhannas Versi PPP

"Pak Andi Widjajanto sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak di pemerintahan, apalagi di dunia akademisi," kata Dave saat dihubungi, Senin (21/2).

Politikus Partai Golkar ini berharap Andi dapat melanjutkan kinerja dan konsep dari Agus Wijoyo, gubernur Lemhannas sebelumnya. Dikatakannya, di era Agus Wijoyo, Lemhannas sudah mentransformasi dirinya menjadi center of excellence dan center of idea.

"Gubernur sebelumnya sering melontarkan konsep-konsep yang radikal, bahkan progresif. Itu yang dibutuhkan Lemhannas ke depannya. Kita berharap Pak Andi ini meneruskan kinerja tersebut dan meningkatkan kinerja Lemhannas tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Arahan Megawati Sebelum Andi Widjajanto Dilantik Jadi Gubernur Lemhannas

Terutama, kata Dave, Lemhannas harus terus mencetak kader-kader bangsa baik yang duduk di jabatan elite TNI, Polri, dan pemerintahan, yang memahami karakter bangsa, mencintai NKRI dan berkomitmen menjaga ideologi bangsa.

Dave pun mendorong agar pendidikan, pembinaan dan pelatihan Lemhannas menjangkau lebih banyak elemen masyarakat sipil seperti organisasi mahasiswa, kepemudaan, keagamaan dan elemen masyarakat lain.

"Jadi, pendidikan dan pelatihan soal karakter bangsa, Pancasila, NKRI dan lainnya harus terus dijalankan, tidak hanya untuk aparatur pemerintahan, tetapi juga di luar itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

#Andi Widjajanto #Komisi I DPR #Lemhannas #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan