Komisi D Minta Dinas SDA Laporkan Pengendalian Banjir Secara Berkala

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 06 November 2019
 Komisi D Minta Dinas SDA Laporkan Pengendalian Banjir Secara Berkala

Rapat antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk melaporkan program pengendalian banjir dilakukan secara berkala.

Lantaran Komisi D telah menyetujui anggaran naturalisasi waduk yang diusulkan Dinas SDA dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Sebab naturalisasi waduk sebagai salah satu program pengendalian banjir yang dianggar Dinas SDA sebesar Rp288,4 miliar.

Baca Juga:

Juani Kadis SDA Dua Kali Ikuti Seleksi Jabatan Eselon II

Anggaran ratusan miliar rupiah itu untuk pengerjaan naturalisasi di lima titik Jakarta. Masing-masing Waduk Kampung Rambutan 2 lokasi, Waduk Cimanggis 1 lokasi, Waduk Sunter 1 lokasi, serta Naturalisasi Sungai Ciliwung segmen Kerapu hingga Kanal Banjir Barat (KBB).

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juani
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juani (MP/Asropih)

Wakil Ketua Komisi D, Nova Harivan Paloh berharap jajarannya di Komisi D DPRD DKI Jakarta dapat memonitor langsung kegiatan pengendalian banjir yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya agar program tersebut terukur dan terealisasi dengan optimal sesuai dengan perencanaan.

“Tujuannya satu, agar tidak terjadi banjir lagi di Jakarta," terang Nova.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Juaini Yusuf menjelaskan, pihaknya telah berupaya optimal dalam menuntaskan pembangunan kelima waduk dalam rangka mendukung program naturalisasi sungai dan kali. Sebagai program utama pengendalian banjir, Juaini optimis kegiatan pembangunan fisik akan terus terlaksana sesuai perencanaan di tahun 2020.

“Ini cuma lanjutin proyek yang sudah berjalan. Karena skemanya multiyears jadi lanjut, awalnya kita rencanakan mau buat 2.000 meter, sekarang tahun ini baru 1.100 meter. Jadi sisanya tahun depan kita tuntaskan,” paparnya.

Baca Juga:

Bangun Jalur Sepeda, Pemprov DKI Kucurkan Anggaran Miliaran Rupiah

Dengan begitu, Juaini memastikan kegiatan fisik pembangunan yang berjalan akan tetap berpedoman terhadap konsep naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni pengembalian alam sesuai kondisi disertai dengan fasilitas-fasilitas masyarakat berupa ruang interaksi, jogging track dan penghijauan.

“Untuk sekarang yang lagi proses dibangun baru 50 persen itu di Kampung Rambutan. Untuk bulan Desember ini memang belum keseluruhan, paling tidak selesai 200 sampai 500 meter," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Juaini Janji Akan Buat Gebrakan Baru di Dinas SDA

#Sumber Daya Air #Pemprov DKI #Komisi D DPRD DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Bagikan