Komisi D Minta Dinas SDA Laporkan Pengendalian Banjir Secara Berkala


Rapat antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk melaporkan program pengendalian banjir dilakukan secara berkala.
Lantaran Komisi D telah menyetujui anggaran naturalisasi waduk yang diusulkan Dinas SDA dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Sebab naturalisasi waduk sebagai salah satu program pengendalian banjir yang dianggar Dinas SDA sebesar Rp288,4 miliar.
Baca Juga:
Anggaran ratusan miliar rupiah itu untuk pengerjaan naturalisasi di lima titik Jakarta. Masing-masing Waduk Kampung Rambutan 2 lokasi, Waduk Cimanggis 1 lokasi, Waduk Sunter 1 lokasi, serta Naturalisasi Sungai Ciliwung segmen Kerapu hingga Kanal Banjir Barat (KBB).

Wakil Ketua Komisi D, Nova Harivan Paloh berharap jajarannya di Komisi D DPRD DKI Jakarta dapat memonitor langsung kegiatan pengendalian banjir yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya agar program tersebut terukur dan terealisasi dengan optimal sesuai dengan perencanaan.
“Tujuannya satu, agar tidak terjadi banjir lagi di Jakarta," terang Nova.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Juaini Yusuf menjelaskan, pihaknya telah berupaya optimal dalam menuntaskan pembangunan kelima waduk dalam rangka mendukung program naturalisasi sungai dan kali. Sebagai program utama pengendalian banjir, Juaini optimis kegiatan pembangunan fisik akan terus terlaksana sesuai perencanaan di tahun 2020.
“Ini cuma lanjutin proyek yang sudah berjalan. Karena skemanya multiyears jadi lanjut, awalnya kita rencanakan mau buat 2.000 meter, sekarang tahun ini baru 1.100 meter. Jadi sisanya tahun depan kita tuntaskan,” paparnya.
Baca Juga:
Bangun Jalur Sepeda, Pemprov DKI Kucurkan Anggaran Miliaran Rupiah
Dengan begitu, Juaini memastikan kegiatan fisik pembangunan yang berjalan akan tetap berpedoman terhadap konsep naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni pengembalian alam sesuai kondisi disertai dengan fasilitas-fasilitas masyarakat berupa ruang interaksi, jogging track dan penghijauan.
“Untuk sekarang yang lagi proses dibangun baru 50 persen itu di Kampung Rambutan. Untuk bulan Desember ini memang belum keseluruhan, paling tidak selesai 200 sampai 500 meter," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet

Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru

DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan

Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?

Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?

MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat

Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang

TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
