Kominfo Imbau Masyarakat untuk Menyimpan Sertifikat Vaksin dengan Baik

AGAR tidak terjadi kebocoran data, Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) meminta masyarakat untuk cermat dalam menyimpan sertifikat vaksin COVID-19 Hal itu ditegaskan karena belakangan ini tengah marak jasa pencetakan fisik untuk sertifikat vaksinasi COVID-19.

Kendati hingga kini Kemkominfo belum mengatur ketentuan khusus untuk pencetakan sertifikat vaksin COVID-19 dalam bentuk fisik, tapi masyarakat harus aktif dalam melindungi data pribadi dalam bentuk QR Code pada sertifikat vaksin.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Dijual di Dark Web

"Pemilik sertifikat vaksinasi COVID-19 perlu menyadari bahwa sertifikat tersebut menyimpan data pribadi seperti nomor KTP, dan QR code yang berisi data pribadi lainnya," tutur Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi seperti yang dikutip dari laman Antara.

Imbauan kepada masyarakat untuk menjaga data pribadi, bertujuan agar tidak terjadi kasus kebocoran data, yang diakibatkan kelalaian masyarakat dalam menjaga data pribadinya.

Tindakan preventif dengan menjaga data pribadi itu tentunya diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus kebocoran data akibat kelalaian masyarakat menjaga data pribadinya.

Di sisi lain, Kemkominfo pun menegaskan pada para pebisnis yang menyediakan jasa cetak kartu vaksi, agar dapat menjaga kepercayaan konsumen, dengan tidak menyalahgunakan bentuk digital dari sertifikat vaksin COVID-19.

Dedy menjelaskan, para pihak yang dipercaya oleh pemilik dara pribadi untuk mencetak sertifikat vaksinasi COVID-19 milik orang kali, diperinatkan agar data pribadi yang terkumpul tidak disalahgunakan.

Selain itu, Kemkominfo juga menegaskan, bahwa tidak ditemukan pelanggaran terkait pemanfaatan data pribadi masyarakat. Nantinya pemerintah akan menindak tegas para pelaku pelanggaran itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemkominfo saat ini masih terus berjuang untuk memastikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) bisa diselesaikan pada 2021. Agar aturan yang mengatur seluruh masalah tentang perlindungan data, memiliki dasar hukum yang kuat.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Nonsuntik Tengah Diuji Coba

Kemudian, Dedy juga mengimbau masyarakat, bila menemukan pelanggaran ketentuan data pribadi, untuk segera mengajukan aduan.

"Pada masyarakat publik yang menemukan pelanggaran ketentuan data pribadi, bisa melaporkan kepada Kementerian Kominfo lewat situs aduankonten.id maupun kanal aduan lain yang kami sediakan," jelas Dedy.

Layanan jasa cetak sertifikat vaksin COVID-19 dalam bentuk fisik berupa kartu, saat ini kian meningkat. Layanan tersebut pun kian menjamur di media sosial dan marketpalce. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam.

Dengan adanya peningkatan permintaan pencetakan bentuk fisik dari sertifikat vaksin COVID-19, terjadi karena Pemerintah sudah menjadikan sertifikat vaksin COVID-19, sebagai salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan. (Ryn)

Baca Juga:

IDI Berharap Ada Vaksin COVID-19 Untuk Anak-Anak