Komandan Pasukan Elit TNI Dijabat Jenderal Bintang 3, DPR : Perlu Diawasi agar Sesuai Kebutuhan dan Tak Sekedar Simbolik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
Komandan Pasukan Elit TNI Dijabat Jenderal Bintang 3, DPR : Perlu Diawasi agar Sesuai Kebutuhan dan Tak Sekedar Simbolik

Anggota TNI. (Foto: dok. Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Langkah TNI yang ingin restrukturisasi di pasukan elitenya menuai tanggapan dari DPR. Tiga satuan TNI yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Kopasgat TNI AU. Wacananya, satuan elite tersebut akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai, dengan semakin meningkatnya spektrum tantangan, baik dari aspek ancaman konvensional maupun non-konvensional dibutuhkan peningkatan status kepemimpinan.

Diharapkan, wacana tersebut dapat memberikan kewenangan dan fleksibilitas bagi satuan-satuan elite. Terutama, dalam menyusun strategi dan operasi.

"Ini bisa meningkatkan profesionalisme, sinergi antarmatra, serta mempertegas peran pasukan elite sebagai unsur pemukul strategis TNI yang adaptif terhadap perkembangan ancaman," ungkap Amelia kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (8/8).

Baca juga:

Bakal Diresmikan Prabowo: Satuan Elit Kopassus, Marinir, dan Kopasgat Dipimpin Jenderal Bintang 3

Amelia mengatakan Komisi I DPR akan terus mengawasi pelaksanaan restrukturisasi pada tiga pasukan elite TNI tersebut. Sehingga, dapat menjawab kebutuhan pertahanan negara.

"Tentu Komisi I DPR akan terus mengawasi pelaksanaannya, agar reformasi kelembagaan tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan pertahanan negara dalam menghadapi kompleksitas tantangan global dan regional ke depan," ujar Amelia.

Baca juga:

Dijabat Jenderal Bintang 4, Ini Sejumlah Tugas dan Kewenangan yang Dimiliki Wakil Panglima TNI

Amelia mengatakan pihaknya mendukung setiap langkah modernisasi dan penataan organisasi TNI, termasuk validasi struktural yang dilakukan secara terukur, berbasis kebutuhan nyata, serta memperhatikan efisiensi anggaran dan struktur komando yang tidak tumpang tindih.

Ia berharap restrukturisasi di tiga pasukan elite TNI ini menjawab kebutuhan akan kompleksitas operasi militer ke depannya.

"Ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan perkembangan dinamika ancaman dan kompleksitas operasi militer ke depan," kata Amelia. (Knu)

#TNI #Jenderal TNI #Komisi I DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Pembangunan Batalyon Komcad itu dilakukan agar personel TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personel dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Indonesia
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Indonesia
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Oditur militer menuntut empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tindakan para terdakwa disebut dilakukan secara terencana.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
4 Prajurit TNI Dituntut Penjara 2,5 Tahun dalam Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Empat personel TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dituntut 2,5 tahun penjara.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
4 Tentara Terdakwa Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, Vonis Diketok 10 Juni
Indonesia
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, eks Menteri Pertahanan RI, meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada 31 Mei 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD Pukul 14.03 WIB, Bakal Disemayamkan di Cikeas
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Bagikan