Koalisi Selamatkan Komnas HAM Pertanyakan Rekam Jejak 60 Calon Komisioner

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 02 Juli 2017
Koalisi Selamatkan Komnas HAM Pertanyakan Rekam Jejak 60 Calon Komisioner

Sejumlah elemen Civil Society yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM menggelar rilis hasil penelusuran 60 calon komisioner KOMNAS HAM. (Foto: MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sejumlah elemen Civil Society yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM menggelar rilis hasil penelusuran 60 calon komisioner KOMNAS HAM, di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Hasilnya, ditemukan rekam jejak buruk yang melekat pada sebagian besar calon.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Totok Yulianto mengatakan sebagai lembaga negara yang bersifat Independen, Komnas HAM seharusnya memiliki komisioner yang kompeten dan netral dalam membidangi permasalahan.

Untuk itu, Kami menggelar tracking rekam jejak calon guna meningkatkan kualitas penegakan hukum dan penguatan reformasi di Indonesia.

"Dari hasil penelusuran, ditemukan hanya ada 19 calon yang memiliki kompetensi sangat baik, 23 calon cukup baik dan 5 calon harus mendalami isu HAM," katanya saat menggelar konferensi pers.

Ia menjelaskan, indikasi penilaian 60 calon diukur dari kapasitas, integritas, kompetensi dan independensi.

"Memasuki tahap seleksi 28 calon, hasil penelusuran ini nanti akan kita serahkan kepada pansel, semoga menjadi pertimbangan bagi pansel untuk meloloskan calon terbaik," ujarnya.

Ada pun pengambilan data yang dilakukan Koalisi Selamatkan Komnas HAM, diantaranya melalui wawancara pribadi, observasi, pantauan media massa dan medsos, hingga catatan proses dialog publik.

"Hasil penelusuran kami lakukan penilaian objektif dengan melibatkan ahli independen dari akademisi, mantan komisioner terpilih dan pakar," tuntasnya (Fdi)

Baca juga berita terkait, berikut ini: Bakal Disambangi Obama, Rumah Pengusaha Ini Sepi Penjagaan

#Komisioner Komnas HAM #Komnas HAM #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Bagikan