Koalisi Indonesia Bersatu Diklaim Tetap Bertahan Jika Kompak Mendukung Ganjar

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
Koalisi Indonesia Bersatu Diklaim Tetap Bertahan Jika Kompak Mendukung Ganjar

Viva Yoga Mauladi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tengah dipertanyakan. Sebab, mereka belum satu suara soal siapa Calon Presiden yang bakal diusung.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyebutkan KIB mempunyai potensi sama-sama mengusung Ganjar Pranowo yang sudah diusung secara resmi oleh PPP.

Baca Juga:

Koalisi Sipil Kritik KPU Beri Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg

"Jika PAN dan Golkar satu pilihan dengan PPP, atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, maka KIB tetap solid, kompak, dan calon yang diusung akan berpotensi menang. Karena ada penambahan basis sosial dan dukungan," ujar Viva kepada wartawan, Senin (29/5).

Viva menegaskan, secara komunikasi politik, KIB masih intens dan sering bertemu, meskipun PPP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 bersama PDIP.

Menurut dia, KIB belum bisa dikatakan bubar dan tenggelam sebab PAN dan Golkar masih belum menetapkan nama calon.

"Saat ini anggota KIB masih satu rumah, cuma ada yang beda mimpi. Jika kemudian PAN dan Golkar berbeda pilihan dengan PPP, maka artinya KIB hanya tinggal pusara saja, alias sudah beda rumah dan beda mimpi. Beda pilihan calon di pilpres. Tetapi kan pilihannya bisa sama," jelas dia.

PAN, lanjut Viva, masih memiliki banyak pilihan berkoalisi. Selain tetap bersama KIB dan berpeluang mendukung Ganjar Pranowo, kata dia, PAN juga terbuka dengan potensi terwujudnya koalisi besar atau koalisi kebangsaan antara KKIR dan KIB (minus PPP).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Koalisi Dibubarkan Surya Paloh, Anies Batal Ikut Pilpres 2024

"Tentu ini menjadi kekuatan besar sehingga berpotensi memenangkan pilpres. Kami masih terus berkomunikasi dan semoga jodoh, ada ijab kabul dan menuju ke pelaminan," ungkap dia.

Menurut Viva, PAN juga bisa membuka poros keempat bersama Golkar yang belakangan menguat untuk mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Secara yuridis, jika Golkar dan PAN berkoalisi dan maju di pilpres telah memenuhi persyaratan di Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkhusus soal presidential treshold 20 persen kursi DPR RI.

"Meski sudah memenuhi syarat PT, PAN dan Golkar akan bertemu khusus dalam pembentukan koalisi di pilpres karena kami ingin memenangi pilpres. PAN ingin maju untuk menang, bukan maju untuk kalah," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Airlangga dan Cak Imin Bertemu, Bahas Kekuatan Koalisi Inti

#Koalisi Pilpres #PAN #Pemilu #Pemilu 2024 #Viva Yoga
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan