Koalisi Indonesia Bersatu Diklaim Tetap Bertahan Jika Kompak Mendukung Ganjar

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
Koalisi Indonesia Bersatu Diklaim Tetap Bertahan Jika Kompak Mendukung Ganjar

Viva Yoga Mauladi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tengah dipertanyakan. Sebab, mereka belum satu suara soal siapa Calon Presiden yang bakal diusung.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyebutkan KIB mempunyai potensi sama-sama mengusung Ganjar Pranowo yang sudah diusung secara resmi oleh PPP.

Baca Juga:

Koalisi Sipil Kritik KPU Beri Karpet Merah Eks Koruptor Nyaleg

"Jika PAN dan Golkar satu pilihan dengan PPP, atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, maka KIB tetap solid, kompak, dan calon yang diusung akan berpotensi menang. Karena ada penambahan basis sosial dan dukungan," ujar Viva kepada wartawan, Senin (29/5).

Viva menegaskan, secara komunikasi politik, KIB masih intens dan sering bertemu, meskipun PPP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 bersama PDIP.

Menurut dia, KIB belum bisa dikatakan bubar dan tenggelam sebab PAN dan Golkar masih belum menetapkan nama calon.

"Saat ini anggota KIB masih satu rumah, cuma ada yang beda mimpi. Jika kemudian PAN dan Golkar berbeda pilihan dengan PPP, maka artinya KIB hanya tinggal pusara saja, alias sudah beda rumah dan beda mimpi. Beda pilihan calon di pilpres. Tetapi kan pilihannya bisa sama," jelas dia.

PAN, lanjut Viva, masih memiliki banyak pilihan berkoalisi. Selain tetap bersama KIB dan berpeluang mendukung Ganjar Pranowo, kata dia, PAN juga terbuka dengan potensi terwujudnya koalisi besar atau koalisi kebangsaan antara KKIR dan KIB (minus PPP).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Koalisi Dibubarkan Surya Paloh, Anies Batal Ikut Pilpres 2024

"Tentu ini menjadi kekuatan besar sehingga berpotensi memenangkan pilpres. Kami masih terus berkomunikasi dan semoga jodoh, ada ijab kabul dan menuju ke pelaminan," ungkap dia.

Menurut Viva, PAN juga bisa membuka poros keempat bersama Golkar yang belakangan menguat untuk mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Secara yuridis, jika Golkar dan PAN berkoalisi dan maju di pilpres telah memenuhi persyaratan di Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkhusus soal presidential treshold 20 persen kursi DPR RI.

"Meski sudah memenuhi syarat PT, PAN dan Golkar akan bertemu khusus dalam pembentukan koalisi di pilpres karena kami ingin memenangi pilpres. PAN ingin maju untuk menang, bukan maju untuk kalah," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Airlangga dan Cak Imin Bertemu, Bahas Kekuatan Koalisi Inti

#Koalisi Pilpres #PAN #Pemilu #Pemilu 2024 #Viva Yoga
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Bagikan