Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Mei 2022
Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Apalagi, ketiga partai tersebut juga mempunyai pengalaman pernah berkoalisi dengan Demokrat pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, SBY juga menempatkan kader-kader ketiga partai tersebut dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Hal tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merespons koalisi yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN.

Baca Juga:

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (13/5).

Partai Demokrat, kata Kamhar, mempertimbangkan akan membentuk poros koalisi baru setelah Partai Golkar, PAN dan PPP bersepakat membentuk koalisi 'Bertiga-Bersatu' menyambut Pemilu 2024.

Kamhar menegaskan. partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, terus melakukan penjajakan koalisi dengan pandangan mencegah terjadinya hanya dua poros koalisi di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru, dengan tetap pada pandangan menghindari hanya terbentuknya dua poros agar tak melanggengkan pembelahan di masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, Partai Demokrat senada dengan komitmen ketiga partai tersebut, yakni terjadi pendewasaan politik dengan tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan pada saat Pemilu 2024. Termasuk menempatkan kontestasi politik sebagai kawan bertanding bukan sebagai musuh.

"Cara pandang seperti ini yang mesti dipedomani agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara demokratis dalam suasana yang sejuk," tutup Kamhar. (Pon)

Baca Juga:

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

#Golkar #DPP PPP #PAN #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - 13 menit lalu
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Bagikan