Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Mei 2022
Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Apalagi, ketiga partai tersebut juga mempunyai pengalaman pernah berkoalisi dengan Demokrat pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, SBY juga menempatkan kader-kader ketiga partai tersebut dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Hal tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merespons koalisi yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN.

Baca Juga:

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (13/5).

Partai Demokrat, kata Kamhar, mempertimbangkan akan membentuk poros koalisi baru setelah Partai Golkar, PAN dan PPP bersepakat membentuk koalisi 'Bertiga-Bersatu' menyambut Pemilu 2024.

Kamhar menegaskan. partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, terus melakukan penjajakan koalisi dengan pandangan mencegah terjadinya hanya dua poros koalisi di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru, dengan tetap pada pandangan menghindari hanya terbentuknya dua poros agar tak melanggengkan pembelahan di masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, Partai Demokrat senada dengan komitmen ketiga partai tersebut, yakni terjadi pendewasaan politik dengan tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan pada saat Pemilu 2024. Termasuk menempatkan kontestasi politik sebagai kawan bertanding bukan sebagai musuh.

"Cara pandang seperti ini yang mesti dipedomani agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara demokratis dalam suasana yang sejuk," tutup Kamhar. (Pon)

Baca Juga:

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

#Golkar #DPP PPP #PAN #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Motif Pembunuhan Ketua DPD Golkar Nus Kei, Pelaku Dendam Saudaranya Dibunuh di Bekasi
Pelaku ternyata punya dendam pribadi pelaku ke korban semasa keduanya sama-sama masih di Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Motif Pembunuhan Ketua DPD Golkar Nus Kei, Pelaku Dendam Saudaranya Dibunuh di Bekasi
Indonesia
Golkar Desak Polisi Usut Tuntas Penikaman Nus Kei di Bandara Langgur
Sarmuji mengingatkan kader Golkar agar tidak terpancing emosi menyikapi kejadian ini.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Golkar Desak Polisi Usut Tuntas Penikaman Nus Kei di Bandara Langgur
Bagikan