Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 30 November 2020
Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: PKS).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Musyawarah Nasional (Munas) V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandung, Jawa Barat, menghasilkan satu keputusan target perolehan suara pada Pemilu 2024, yakni minimal 15 persen suara.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu optimistis bisa mewujudkan target tersebut pada 2024 mendatang.

"Kami bukan asal hitung ya. Beberapa lembaga survei menyebutkan angka yang cukup besar. Sebelumnya kita dipatok hanya 3 persen, 2,5 persen, paling pol 4 persen. Tapi kalau kita lihat lembaga survei kemarin ada yang memberikan 6,8 persen," kata Syaikhu.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Yakinkan Masyarakat Pilkada Bebas COVID-19

Ia menjelaskan, PKS mengadakan survei sendiri pada Agustus 2020 yang ternyata mampu mencapai angka 14,8 persen.

PKS melihat ada indikator yang dilakukan sebuah survei saat satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bahwa dari kepuasan publik kinerja pemerintahan sebanyak 58,2 persen menyatakan tidak puas.

Segmentasi itulah, kata Syaikhu, yang akan diambil dan mudah-mudahan 58,2 persen itu bisa menjadi "captive market" PKS.

"Harapan ya seperti itu. Sehingga obsesi mudah-mudahan ke depan ceruk-ceruk ini bisa kita ambil, termasuk di dalamnya adalah ceruk milenial," kata Syaikhu.

Gamal Albinsaid
Gamal Albinsaid. (Foto: PKS)

Alasan itulah, diakui Syaikhu, yang membuatnya menunjuk aktivis sosiopreneur dan tokoh pemuda nasional dr Gamal Albinsaid sebagai Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS.

"Itulah saya kenapa menempatkan dr Gamal Albinsaid sebagai Kabid Kepemudaan. Karena beliau secara berprestasi di dalam dan di luar negeri," katanya.

Sementara itu, Gamal menyatakan alasannya berkenan menjadi Ketua DPP PKS karena melihat budaya partai politik memiliki kelebihan dan kekurangan, sementara PKS menerapkan budaya merit sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada orang-orang berprestasi.

"Jadi PKS ingin memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia. Partai ini memberikan keadilan peluang. Partai ini memberikan kesempatan yang sungguh-sungguh dan berkomitmen," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Korpri Diminta Sigap, Cepat dan Berorientasi Hasil

#PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan