KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Oktober 2022
KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

Ketum Parpol KIB di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu memastikan akan menbahas calon presiden dan wakil presiden pada babak akhir. Koalisi yang terdiri dari PAN, PPP dan Golkar tidak ingin buru-buru deklarasi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan hal itu sudah menjadi kesepakatan. Koalisi lebih memilih dan fokus untuk memikirkan dan menyusun konsep.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

"Dengan konsep-konsep yang ada, persoalan siapa presidennya tentu akan kita tentukan pada akhirnya, pada waktunya. Tapi, yang penting adalah konsepnya dulu, visi misinya kemana," ujarnya di Jakarta. Kamis (20/10).

Ia memastikan, alih-alih menjual politik identitas, pihaknya ingin mengedepankan konsep dan gagasan dalam persaingan politik untuk bisa memenangkan Pemilu 2024.

"KIB itu ngajak kita berpikir, memang tidak mudah, jual konsep gagasan memang tidak mudah. Tapi, kalau jual cebong, kadrun, itu kayaknya cepat gitu, tapi masak enggak bosen kita jualan seperti itu terus?" tuturnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan alasan KIB tidak terburu-buru menentukan capres yang diusung karena tidak ingin membeli kucing dalam karung.

"KIB tidak mau membeli kucing dalam karung. Masalahnya kalau ada kucingnya, alhamdulillah, kalau tidak ada? Itu yang masalah," ujarnya.

Ia mengatakan, mendengung-dengungkan usungan capres di tengah ketidakpastian global saat ini akan menjadi kontraproduktif karena yang lebih utama justru menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.

"KIB menghormati Pak Presiden akan ada kerikil di sepatu, kalau terlalu banyak capres yang di-annaounce (diumumkan) sebelum waktunya karena kita sedang menghadapi tantangan ketidakpastian yang tinggi," kata Airlangga.

Menurutnya, saat ini, bukan waktunya untuk saling berbeda pendapat terhadap hal yang belum waktunya.

"Ini akan menjadi tidak produktif,"

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menyatakan, bahwa KIB mematangkan konsep dan visi misi terlebih dahulu sehingga capres ditentukan pada akhir, terlebih banyak parameter yang juga dijadikan pertimbangan.

"Sehingga pikiran kita di internal parpol sendiri kan banyak yang punya kapasitas, berkompetensi untuk membangun bangsa ini. Makanya itu ngapain harus nyari ke luar?" ucapnya.

Partai NasDem telah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Sedangkan Ganjar Pranowo sudah menyatakan kesiapanya jika dicalonkan parpol dan didukung PSI. Selain itu, Rakernas Partai Gerindra menetapkan mengusung Prabowo Subianto. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

#Partai Politik #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Bagikan