KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Oktober 2022
KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

Ketum Parpol KIB di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu memastikan akan menbahas calon presiden dan wakil presiden pada babak akhir. Koalisi yang terdiri dari PAN, PPP dan Golkar tidak ingin buru-buru deklarasi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan hal itu sudah menjadi kesepakatan. Koalisi lebih memilih dan fokus untuk memikirkan dan menyusun konsep.

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

"Dengan konsep-konsep yang ada, persoalan siapa presidennya tentu akan kita tentukan pada akhirnya, pada waktunya. Tapi, yang penting adalah konsepnya dulu, visi misinya kemana," ujarnya di Jakarta. Kamis (20/10).

Ia memastikan, alih-alih menjual politik identitas, pihaknya ingin mengedepankan konsep dan gagasan dalam persaingan politik untuk bisa memenangkan Pemilu 2024.

"KIB itu ngajak kita berpikir, memang tidak mudah, jual konsep gagasan memang tidak mudah. Tapi, kalau jual cebong, kadrun, itu kayaknya cepat gitu, tapi masak enggak bosen kita jualan seperti itu terus?" tuturnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan alasan KIB tidak terburu-buru menentukan capres yang diusung karena tidak ingin membeli kucing dalam karung.

"KIB tidak mau membeli kucing dalam karung. Masalahnya kalau ada kucingnya, alhamdulillah, kalau tidak ada? Itu yang masalah," ujarnya.

Ia mengatakan, mendengung-dengungkan usungan capres di tengah ketidakpastian global saat ini akan menjadi kontraproduktif karena yang lebih utama justru menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.

"KIB menghormati Pak Presiden akan ada kerikil di sepatu, kalau terlalu banyak capres yang di-annaounce (diumumkan) sebelum waktunya karena kita sedang menghadapi tantangan ketidakpastian yang tinggi," kata Airlangga.

Menurutnya, saat ini, bukan waktunya untuk saling berbeda pendapat terhadap hal yang belum waktunya.

"Ini akan menjadi tidak produktif,"

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menyatakan, bahwa KIB mematangkan konsep dan visi misi terlebih dahulu sehingga capres ditentukan pada akhir, terlebih banyak parameter yang juga dijadikan pertimbangan.

"Sehingga pikiran kita di internal parpol sendiri kan banyak yang punya kapasitas, berkompetensi untuk membangun bangsa ini. Makanya itu ngapain harus nyari ke luar?" ucapnya.

Partai NasDem telah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Sedangkan Ganjar Pranowo sudah menyatakan kesiapanya jika dicalonkan parpol dan didukung PSI. Selain itu, Rakernas Partai Gerindra menetapkan mengusung Prabowo Subianto. (Pon)

Baca Juga:

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

#Partai Politik #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan