Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah.
Tujuannya agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.
Baca Juga: Nama Calon Menteri Wajib Dibuka Agar Rakyat tak Beli Kucing dalam Karung
“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur. Alasannya adalah agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan atas jabatannya (menteri) itu,” ucap Nasir dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/8).
Nasir mengatakan, jika seorang ketua parpol yang dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.
Baca Juga: Kata Pengamat, Menteri-Menteri Ini Layak Dipertahankan Jokowi
Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.
Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral di mana moral itu mengarahkannya. Termasuk enjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” pungkas dia.
Baca Juga: Dua Kursi Menteri yang Bertradisi Tanpa Kader Partai
Saat ini, Ketum Parpol yang menjadi menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Golkar. (Knu)
