Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Profesor Kadri, menyoroti pola komunikasi Kabinet Merah Putih yang dinilai membingungkan masyarakat. Menurutnya, seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara para menteri, yang menyebabkan kebingungan.
"Ini menjadi pelajaran penting untuk pemerintahan tim Kabinet Merah Putih," ujar Kadri dikutip Antara, Kamis (7/8).
Sebagai contoh, Kadri merujuk pada kontroversi pengibaran bendera One Piece di media sosial X pada 26 Juli 2025. Saat beberapa menteri menganggap bendera Jolly Roger tersebut bermasalah dan menyebabkan razia, menteri lain justru melihatnya sebagai ekspresi publik yang tak perlu dipermasalahkan.
Baca juga:
Legislator Harap Fenomena Bendera One Piece Tak Hilangkan Kesakralan Kemerdekaan
Kejelasan baru muncul pada 5 Agustus 2025, setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo bahwa pengibaran bendera tersebut tidak dilarang dan tidak akan ada razia.
Profesor Kadri menekankan pentingnya konsep "groupthink" bagi para pejabat pemerintah. Ia menyarankan agar anggota kabinet membangun chemistry yang kuat sehingga pesan yang disampaikan kepada publik menjadi jelas, cepat, dan tidak ambigu.
Menurutnya, pemerintah harus segera merespons fenomena-fenomena baru seperti bendera One Piece dan memutuskan sikap bersama yang kemudian disampaikan secara seragam kepada publik.
Baca juga:
Pro dan Kontra Kepala Daerah Soal One Piece, Pengamat UNS: Kebangetan Jika Dianggap Makar
"Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan, dibicarakan di level kabinet, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama," kata Kadri.
Kadri juga menambahkan bahwa pola komunikasi yang kurang terkoordinasi ini mirip dengan era Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa implementasi "groupthink" di kabinet masih belum optimal.
