Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece

Presiden Prabowo (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Profesor Kadri, menyoroti pola komunikasi Kabinet Merah Putih yang dinilai membingungkan masyarakat. Menurutnya, seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara para menteri, yang menyebabkan kebingungan.

"Ini menjadi pelajaran penting untuk pemerintahan tim Kabinet Merah Putih," ujar Kadri dikutip Antara, Kamis (7/8).

Sebagai contoh, Kadri merujuk pada kontroversi pengibaran bendera One Piece di media sosial X pada 26 Juli 2025. Saat beberapa menteri menganggap bendera Jolly Roger tersebut bermasalah dan menyebabkan razia, menteri lain justru melihatnya sebagai ekspresi publik yang tak perlu dipermasalahkan.

Baca juga:

Legislator Harap Fenomena Bendera One Piece Tak Hilangkan Kesakralan Kemerdekaan

Kejelasan baru muncul pada 5 Agustus 2025, setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo bahwa pengibaran bendera tersebut tidak dilarang dan tidak akan ada razia.

Profesor Kadri menekankan pentingnya konsep "groupthink" bagi para pejabat pemerintah. Ia menyarankan agar anggota kabinet membangun chemistry yang kuat sehingga pesan yang disampaikan kepada publik menjadi jelas, cepat, dan tidak ambigu.

Menurutnya, pemerintah harus segera merespons fenomena-fenomena baru seperti bendera One Piece dan memutuskan sikap bersama yang kemudian disampaikan secara seragam kepada publik.

Baca juga:

Pro dan Kontra Kepala Daerah Soal One Piece, Pengamat UNS: Kebangetan Jika Dianggap Makar

"Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan, dibicarakan di level kabinet, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama," kata Kadri.

Kadri juga menambahkan bahwa pola komunikasi yang kurang terkoordinasi ini mirip dengan era Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa implementasi "groupthink" di kabinet masih belum optimal.

#One Piece #Kabinet Kerja #Kabinet Prabowo #Kabinet Merah Putih
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Integritas, tak Peduli Rekan, Langsung Tindak Tegas Siapa pun yang Salah
Prabowo menceritakan ketegasannya saat dihadapkan pada daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang izinnya terancam dicabut.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Integritas, tak Peduli Rekan, Langsung Tindak Tegas Siapa pun yang Salah
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pemahaman Pasal 33 UUD 1945, Pejabat yang tak Mengerti Diminta Keluar
Presiden Prabowo menyentil pejabat yang tak paham Pasal 33 UUD 1945 untuk mengundurkan diri.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Pemahaman Pasal 33 UUD 1945, Pejabat yang tak Mengerti Diminta Keluar
Indonesia
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Klaim Jangkau 55 Juta Penerima
Program MBG genap setahun dan telah menjangkau 55 juta anak serta ibu hamil. Presiden Prabowo menargetkan zero defect dalam pelaksanaannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Klaim Jangkau 55 Juta Penerima
Indonesia
Prabowo Minta Menteri Berani Ambil Inisiatif, Tak Perlu Tunggu Perintah
Presiden Prabowo Subianto meminta menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih berani mengambil inisiatif dan memahami arah besar tanpa selalu menunggu instruksi atasan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Minta Menteri Berani Ambil Inisiatif, Tak Perlu Tunggu Perintah
Indonesia
Prabowo Sentil Pengkritik Program MBG Ibarat Orang Pintar Tak Punya Nurani
"Hai orang-orang pintar, hai orang-orang pintar yang ngejek lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita anak-anak itu," kata Presiden Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Sentil Pengkritik Program MBG Ibarat Orang Pintar Tak Punya Nurani
Bagikan