Nama Calon Menteri Wajib Dibuka Agar Rakyat tak Beli Kucing dalam Karung

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 07 Juli 2019
Nama Calon Menteri Wajib Dibuka Agar Rakyat tak Beli Kucing dalam Karung

Jokowi Ma'ruf Amin segera menyusun kabinet menteri./Antara Foto

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan, partai politik membuka nama-nama yang akan diajukan sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Menteri itu jabatan publik. Jadi semakin diwacanakan ke publik semakin mendapatkan masukan, semakin mendapatkan referensi,” kata Enny kepada wartawan, Sabtu (6/7).

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Foto: ANTARA

Menurut Enny, membuka nama-nama yang direkomendasikan sebagai menteri, bukanlah sesuatu yang tabu. Sebab, jika nama-nama itu tersebar, maka masyarakat akan turut menilai.

BACA JUGA: Jokowi akan Bikin Kejutan Saat Memilih Calon Menteri

“(Jokowi) Semakin mendapatkan referensi. Jadi, bukan hal yang tabu membuka nama-nama kader terbaiknya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pemahaman tentang hal ini sangat penting. Sebab Indonesia tak kekurangan Sumber Daya Manusia di bidang perekonomian. Misalnya di sektor industri.

“Jadi kita bisa mapping industri apa yang punya daya saing. Sehingga kita mampu untuk mengembangkan dan memberi nilai tambah,” beber Enny.

Namun ia tak mau menyebut ketika ditanya mengenai nama yang cocok mengemban tugas tersebut. Sebab Enny hanya fokus pada kriteria yang dibutuhkan pasar. Dia ingin jabatan di kementerian teknis bidang perekonomian, benar-benar diserahkan ke ahlinya.

Enny lantas mengkritik kondisi saat ini, di mana para menteri bidang perekonomian terkesan bekerja sendiri-sendiri. Hal ini tergambar dalam regulasi terkait hal iti. Misalnya terkait aturan di ranah perindustrian.

Jokowi-Ma'ruf Amin

BACA JUGA: Terkait Jatah Menteri, Kader PDIP Enggan Langkahi Kewenangan Megawati

Menurut dia, aturan tersebut kerap berbenturan dengan regulasi di Kementerian Perdagangan atau badan investasi. Sehingga ke depan dibutuhkan tak hanya orang yang piawai, namun bisa berkoordinasi.

“Harus dicari orang yang lebih tepat dari sekarang ini,” ujar dia. (Knu)

#Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan