Terkait Jatah Menteri, Kader PDIP Enggan Langkahi Kewenangan Megawati

MerahPutih.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi menyebut bahwa persoalan menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II merupakan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Zuhairi, para kader tak berani melangkahi kewenangan Mega.

"Kalau soal menteri itu mah ranahnya ibu ketua umum ya Megawati Soekarnoputri. Jadi kami sudah mempercayakan penuh Kepada beliau," ujar Zuhairi dalam acara diskusi MNC di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

BACA JUGA: Jokowi Pastikan Perolehan Suara Partai Tentukan Jatah Menteri

Menurutnya, tak etis jika dirinya sebagai kader PDIP membicarakan masalah menteri di hadapan publik. Hal ini dikarenakan, Jokowi merupakan kader PDIP sehingga sudah semestinya akan ada jatah sendiri bagi partai berlambang banteng tersebut.

"Sekali lagi bahwa presiden dari PDIP Perjuangan, jadi sekali lagi bahwa kami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Karena tadi itu dalam demokrasi ada eksekutif dan legislatif," jelas Zuhairi.

PDIP bahkan tidak akan meminta-minta jatah kursi menteri kabinet kerja jilid II, karena hal itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Joko Widodo.

BACA JUGA: Pukat UGM Dorong Presiden Reshuffle Menteri Terindikasi Korupsi

"Ini merupakan salah satu concern PDI Perjuangan dalam menghadapi tantangan ke depan," kata Zuhairi.

Menurut Zuhairi, perjalanan bangsa Indonesia dan dinamika jatuh bangunnya bangsa Indonesia, harus dilihat secara konprehensif. Sehingga untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan negara Indonesia, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus terus membumi.

"Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, harus betul-betul kokoh. Pancasila harus terus hidup dan menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia," sambungnya. (Knu)

BACA JUGA: Golkar Waspadai Ada Koruptor Masuk Daftar Calon Menteri Jokowi