Headline

Kata Pengamat, Menteri-Menteri Ini Layak Dipertahankan Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Juli 2019
 Kata Pengamat, Menteri-Menteri Ini Layak Dipertahankan Jokowi

Pengamat politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Memasuki masa penentuan struktur kabinet Jokowi periode kedua, sejumlah nama menteri disebut-sebut layak dipertahankan. Selain karena prestasi di kementerian, juga memiliki relasi politik yang cukup kuat.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, sedikitnya ada 4 nama yang berpotensi bertahan jika membaca jejak kinerjanya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masuk daftar teratas.

Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II

"Meskipun menteri itu jabatan publik, tetap saja relasi kerja dan politik menjadi pertimbangan, dan Airlangga Hartarto memiliki keduanya, berkinerja baik mengawal industri dan ketua umum Golkar dengan kursi dominan kedua di parlemen," kata Dedi di Jakarta, Jumat (26/7)

Presiden Jokowi bersama para menteri
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Ruang Garuda Istana Bogor pada Senin (8/7). (ANT/Desca Lidya Natalia)

Dua modal kinerja dan politik itu Dedi yakini sebagai kekuatan Airlangga untuk terpilih kembali pada periode kedua, lebih lanjut hemat Dedi, presiden lebih mudah memilih menteri yang sudah ada dibanding sosok baru.

"Paling tidak, presiden tidak kesulitan menentukan kriteria pada pembantunya di kabinet karena telah merasakan hasil kerja, berbeda dengan tokoh baru yang harus dicermati lebih lanjut" terangnya.

Selain Airlangga, beberapa kementerian yang layak untuk dipertahankan menterinya adalah kementerian kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, menteri luar negeri Retno Marsudi, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Basuki Hadimuljono.

Baca Juga: Menebak Nama-Nama Potensial Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

"Setidaknya itu yang menonol, Airlangga, Susi Pudjiastuti, Retno Marsudi, dan Basuki Hadimuljono," kata Dedi.

Mempertahankan menteri hingga periode kedua menurut Dedi sangat baik, mengingat pekerjaan dan kebijakan di periode pertama Jokowi banyak yang belum selesai.

"Bagi yang berprestasi harusnya bertahan, agar kebijakan dan pekerjaan periode lalu tidak terhenti atau setidaknya tidak berpindah tangan, karena kepindahan tangan bisa saja berganti kebijakan, dan akan melambatkan laju pembangunan," tutupnya.(Knu)

Baca Juga: TKN Pastikan Jokowi Belum Setujui Nama-nama Calon Menteri

#Joko Widodo #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan