Headline

Menebak Nama-Nama Potensial Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 24 Juli 2019
 Menebak Nama-Nama Potensial Calon Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Presiden terpilih Jokowi dan Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Saban kali dalam beberapa waktu belakangan, nama-nama calon menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II terus bergulir. Beberapa nama potensial disebut-sebut masuk dalam daftar menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Bahkan sempat beredar di media sosial daftar nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II yang belakangan dikonfirmasi sebagai hoaks alias kabar bohong.

Baca Juga: PDIP Yakin Jokowi Tidak Kesulitan Memilih Calon Menteri

Banyak pihak seakan tidak sabar ingin tahu lebih cepat siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya di jajaran kabinet.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebutkan tiga kemungkinan yang berpotensi mendapatkan kepercayaan dari presiden.

Pengamat politik Ujang Komarudin
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Prioritas utama menjadi calon menteri tentunya berasal dari tokoh politik senior barisan partai koalisi, biasanya mereka yang disegani atau memiliki jabatan unsur pimpinan di partai.

"Nama-nama sekjen, ketua, sekretaris atau bendahara partai, termasuk tokoh senior biasanya berpotensi. Dan parpol juga biasanya menyodorkan nama-nama itu," kata Ujang.

Kemudian, Jokowi tentu juga akan memilih menterinya berasal dari kalangan profesional, seperti yang sudah dilakukan di Kabinet Kerja pertama, contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya melihat nama-nama yang berjasa seperti Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD berpotensi masuk dalam jajaran kabinet nanti," kata dia.

Selanjutnya, Presiden Jokowi bisa saja mengakomodasi tokoh-tokoh muda, karena sempat mengisyaratkan kementerian akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, salah satu upayanya adalah memberi tempat buat anak muda.

Pengamat politik Jerry Massie
Pengamat Poltik Jerry Massie (Foto: Dok Pribadi)

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyebutkan ada beberapa figur muda yang layak menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.

Contohnya Ketua PKPI Diaz Hendropriyono, Erick Thohir, Taufik Basari, dan Budiman Sudjatmiko, mereka berpotensi bisa mengisi posisi Menpora.

"Mereka sudah terukur dan punya pengalaman dan saya yakin mampu memimpin. Begitu pun, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga sudah mulai matang," katanya.

Begitu pula, politikus Golkar Tantowi Yahya yang dinilai layak menjadi Menteri Luar Negeri. Putra asal Sumsel ini sudah teruji, apalagi kini dia sebagai Duta Besar Selandia Baru.

"Saya pikir Tantowi punya kemampuan diplomatik yang kuat," papar Jerry.

Dari PKB, terdapat nama Abdul Karding yang masuk TKN Jokowi-Maruf dan Lukman Edy, keduanya bisa masuk kabinet. Selain energik dan visioner, kedua tokoh muda di PKB ini sudah malang-melintang di parlemen.

Kriteria Figur Menteri Ideal Kabinet Kerja Jilid II

Menyoal figur menteri, seyogyanya tilikan terfokus pada kriteria yang sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf.

Sebagaimana diungkapkan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago bahwa para menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti, harusnya memiliki terobosan dalam menjalankan pemerintahan.

Direktur Voxpol dan analis politik Pangi Syarwi Chaniago
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (MP/Ponco Sulaksono)

"Para menteri itu nantinya yang penting punya kapasitas, punya narasi, dan terobosan," papar dia.

Sosok menteri terpilih harus memiliki inisiatif menyampaikan target-target program kerjanya kepada Jokowi dan mempertanggungjawabkan target tersebut.

"Jadi bukan Presiden yang memberikan target," ujar Pangi.

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang mampu mengartikan dan merealisasikan janji politik Jokowi pada susunan kabinet kerja jilid II.

“Secara ideal kompisisi kabinet itu harus melihat filosofi dasar membuat kabinet untuk menyegerakan atau merealisasikan janji politk dengan baik,” kata Adi.

Susunan kabinet dan menteri yang tepat sebaiknya mereka yang memang mampu bekerja agresif merealisasikan janji politik, apalagi Jokowi akan memimpin pada periode kedua.

Periode kedua merupakan periode pertarungan bagi Jokowi dalam membuktikan janji politiknya, terutama soal tiga kartu plus yang sudah dinantikan banyak orang.

Adi Prayitno dari UIN Jakarta
Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Adi berpendapat sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak merealisasikan janji politiknya karena telah disokong oleh banyak partai pendukung dan dukungan penuh dari parlemen.

“Didukung oleh banyak partai politik tentu susunan kabinetnya harus berimbang sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial politik, sehingga aspek proporsionalitas pemberian menteri itu yang diharapkan nanti bisa menciptakan harmoni dalam kinerja,” tandas Adi Prayitno yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah itu.

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Belum Bahas Nama Menteri

Jamak diberitakan bahwa koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf tengah menggodok nama-nama menteri, namun sejatinya partai politik koalisi sampai saat ini mengaku belum berbicara soal jajaran calon menteri yang akan direkomendasikan ke Presiden Jokowi.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, parpolnya belum mengajukan nama calon menteri ke Presiden. "Belum-belum, belum ada pengajuan sama sekali. Kita belum bahas" kata Muhaimin Iskandar.

Pemilihan menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II itu kata dia lebih tepatnya menjadi hak prerogatif penuh Presiden Jokowi.

Saat ini parpol koalisi lebih fokus dalam menjaga soliditas setelah berakhirnya pesta demokrasi Pemilu 2019 ketimbang mempersoalkan jatah menteri atau pimpinan MPR.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Baca Juga: Nama Calon Menteri Wajib Dibuka Agar Rakyat tak Beli Kucing dalam Karung

Seperti yang dikatakan Ketua umum DPP Nasdem, Surya Paloh, sangat disayangkan jika soliditas yang sudah dimiliki parpol sejak bergabung menjadi koalisi partai pengusung tidak terjaga, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi di 2024.

"Ada dialektika, romantika, ada suasana kebatinan satu sama lain yang tidak selamanya kadang-kadang bergembira hati, bersuka hati," katanya.

Terkadang parpol-parpol, ujar SP sebagaimana dilansir Antara, kemungkinan juga sedang merasakan kesedihan, atau merasa sentimental selama selama berjuang dalam koalisi.

"Itulah konsekuensi hidup, kita sudah mengalami semua proses yang kita lalui dengan suka dan duka dan kita memiliki ini sebagai modal besar untuk menjamin keutuhan kita memberikan dukungan sepenuhnya secara totalitas," tutup Surya Paloh.(*)

Baca Juga: Jokowi Diminta Tidak Asal-asalan Pilih Calon Menteri

#Joko Widodo #KH Ma'ruf Amin #Pengamat Politik #Kabinet Kerja #Surya Paloh
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan