Jokowi Diminta Tidak Asal-asalan Pilih Calon Menteri

MerahPutih.com - Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif memilih menterinya. Menurut Enny, pertimbangan utama yang harus dijadikan acuan adalah kompetensi.

"Apakah orang ini benar-benar kompeten atau tidak. Penempatannya juga sesuai dengan kompetensinya. Ada syarat yang sifatnya paling utama, itu yang harus dipegang dulu. Yang lainnya itu disesuaikan,” tutur Enny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).

Nantinya nama-nama yang disodorkan partai tinggal dipilih yang sesuai dengan keinginan presiden. Karena itu, menurut Enny, presiden perlu membuka kriteria menteri kepada tiap-tiap parpol koalisi sehingga mereka menyiapkan nama terbaik.

BACA JUGA: Jatah Menteri dari Golkar akan Dikurangi, PSI dan Demokrat Dapat Satu

Tidak hanya dari kader parpol, namun juga bisa sosok profesional di luar kader yang di-endorse oleh parpol. Dia mencontohkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo adalah profesional yang di-endorse PKB.

”Ini bisa membangun kepercayaan dunia usaha itu yang kita butuhkan. Misalnya kriteria menteri ekonomi itu seperti apa," terang Enny.

"Jadi bukan bicara partai A mendapatkan kursi menteri apa dan partai B mendapatkan jatah kursi menteri apa. Tapi siapa dari nama calon menteri yang paling memenuhi syarat kompetensi itu yang dipilih,” paparnya.

Karena itu dalam membentuk kabinet, kata dia, bukan persoalan parpol atau nonparpol. Namun, bagaimana orang yang disodorkan parpol memenuhi bidang yang akan ditangani. Dengan begitu ketika mereka dilantik sebagai menteri sudah bisa langsung mengerti apa yang harus dilakukan.

Catatan lainnya adalah bagaimana ke depan, di antara kementerian bisa solid dalam berkoordinasi. Dia mencontohkan tim ekonomi, mereka harus mampu berkoordinasi antarkementerian.

”Tak jalan sendiri-sendiri. (Menteri) Pertanian ke mana, Perdagangan ke mana,” katanya

Ia menambahkan, jika nanti Jokowi ingin melakukan pembentukan kementerian baru perlu kembali melihat asas kesesuaian fungsi. Langkah tersebut agar penanganan persoalan dapat dijalankan secara lebih optimal sehingga tidak mubazir.

BACA JUGA: NasDem Sindir PKB Minta Jatah Kursi 10 Menteri

"Nomenklatur itu hal yang harus benar-benar dipikirkan, karena salah satu ketidakefektifan kerja pemerintah sekarang itu termasuk bagaimana menempatkan Kementerian benar-benar sesuai kebutuhan," kata Enny. (Knu)