NasDem Sindir PKB Minta Jatah Kursi 10 Menteri

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 03 Juli 2019
NasDem Sindir PKB Minta Jatah Kursi 10 Menteri

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai partainya berhak mendapatkan kursi 11 menteri karena perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 lebih banyak dari PKB.

"Perolehan suara NasDem di Pemilu 2019 lebih besar daripada PKB di DPR RI, karena itu sudah sepantasnya NasDem mengusulkan 11 menteri," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait kursi menteri namun bisa saja Nasdem mempertahankan jumlahnya seperti di Kabinet Indonesia Kerja.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Baca Juga: Nasdem Kisruh: Surya Paloh Digugat Anak Buahnya

Menurut dia, perolehan suara NasDem di Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014 dan kemungkinan jatah kursi yang diterima bisa bertambah.

"Suara NasDem saat ini lebih besar, jadi diharapkan kursi menteri ke depan dipertahankan dan memungkinkan bisa bertambah lagi," ujarnya seperti dilansir Antara.

Selain itu, Taufiqulhadi menilai Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tidak perlu mengungkapkan kepada publik terkait keinginan PKB mendapatkan 10 kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dia mengatakan, Cak Imin cukup membicarakannya langsung dengan Presiden terpilih Jokowi saat rapat sehingga tidak perlu diungkapkan ke publik.

"Klaim-klaim itu tidak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Presiden terpilih secara langsung. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada publik," katanya. (*)

Baca Juga: Pemilu 2019, NasDem Optimis Masuk Tiga Besar

#NasDem #Partai Nasdem #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Bagikan