Dua Kursi Menteri yang Bertradisi Tanpa Kader Partai


Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
MerahPutih.com - Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan terdapat sejumlah kementerian yang secara tradisi tidak pernah diberikan kepemimpinannya kepada kader partai.
"Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan," kata Ray dilansir dari Antara, Kamis (11/7).

Baca Juga: Sri Mulyani Indrawati: Menteri dengan Segudang Prestasi dan Kandidat Cawapres Jokowi
Dia mengatakan, Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.
"Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai," ujar Ray.
Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai. "Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," katanya. (*)
Baca Juga: Suasana Sertijab Menteri Keuangan
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya

Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah

Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan

17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu

Prabowo Teken Diskon Besar Tiket Kereta, Pesawat, Kapal, hingga Tol untuk Periode Liburan Sekolah

Prabowo akan Salurkan Beras 20 Kg dan Uang Tunai Rp 400 Ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat

Pemerintah Batal Berikan Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Dialihkan untuk Subsidi Upah

Pelantikan Letjen Djaka Jadi Dirjen Bea Cukai Tuai Kritik, Muzani: Itu Hak Prerogatif Presiden

22 Pejabat Eselon I Dilantik Termasuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, Menkeu Sri Mulyani: Dipercaya Presiden Prabowo
