Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat menyampaikan pengarahan dalam Bimbingan Teknis Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di The Meru & Bali Beach Convention Center, De
MerahPutih.com - Kabar bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam kabinet pemerintahan RI, Presiden Prabowo Subianto, kian mencuat. Apalagi, setelah pemberian amnesti kepada eks Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan.
Menurutnya, ada sisi positif ketika PDIP memutuskan bergabung maupun tetap berada di luar kabinet.
“Bagi Golkar sama-sama ada sisi baiknya. Masuk ada baiknya, di luar juga ada sisi baiknya,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca juga:
PDIP Beri Dukungan Penuh Tapi Ogah Gabung Pemerintah, Prabowo Butuh 'Second Opinion'
Ia juga menekankan, bahwa keputusan bergabung atau tidaknya PDIP ke dalam pemerintahan sepenuhnya berada di tangan PDIP dan Presiden Prabowo Subianto.
“Tergantung PDI Perjuangan dan Presiden,” imbuhnya.
Selain itu, Sarmuji menilai reshuffle merupakan domain dari Presiden Prabowo termasuk soal kemungkinan mengajak PDIP ke kabinet.
“Reshuffle domain presiden,” ucap Sarmuji.
Baca juga:
Hasil Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Program Rumah Subsidi Dimasifkan Bulan September 2025
Lebih lanjut, Sarmuji menekankan, bahwa keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya tergantung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Tergantung presiden saja,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi