Ketua Umum PWJ Ingatkan Pemimpin Redaksi untuk Tetap Independen

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 November 2015
Ketua Umum PWJ Ingatkan Pemimpin Redaksi untuk Tetap Independen

Setya Novanto dan Forum Pemred di Wisma Antara, Senin (23/11)(Foto Screenshot twitter Emerson Yunto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Ketua Umum Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Tri Wibowo Santoso mengingatkan kepada para pemimipin redaksi jangan mengemis kepada para pejabat. Ia meminta tetap bisa bersikap independen tanpa harus mengemis-ngemis kepada pejabat.

"Pemimpin redaksi jangan melacurkan profesi wartawan ke pada pejabat bermasalah," ujar Tri Wibowo Santoso saat berbincang dengan merahputih.com di Jakarta, Selasa (24/11).

Kemarin, sejumlah pemimpin redaksi media massa bertemu dengan pejabat negara patut dicurigai. Sebab, tak jarang, pejabat yang ditemui merupakan pejabat-pejabat bermasalah.

Elit wartawan yang tergabung dalam 'Forum Pemred' bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto. Politisi Golkar itu sedang tersandung kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla.

"Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi sudah terkontaminasi karena ulah beberapa petinggi media yang kerap menjumpai pejabat bermasalah di negeri ini. Berjumpa untuk wawancara konfirmasi kasus yang libatkan pejabat sih boleh aja, tapi apa enggak ada reporter yang bisa ditugaskan?," ujarnya.

Menurut pria lulusan sarjana komunikasi ini, pertemuan Forum Pemred dengan Setya Novanto di Wisma Antara, sangat disayangkan. "Kasus dugaan pemalakan saham Freeport yang mengaitkan Setya Novanto ini kan lagi menghangat. Saya mengkhawatirkan isu ini akan redup atau diganti dengan isu lain setelah ada deal berupa iklan atau deal-deal tertentu," keluh Bowo.

Selain itu, Bowo juga menyinggung soal isu kasus dugaan korupsi di Pelindo II yang mulai menurun. Kuat dugaan, menurut Bowo, coverage pemberitaan Pelindo II menurun setelah adanya pertemuan Forum Pemred dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Bisa saja tensi pemberitaannya turun karena ada iklan, saya khawatir Indonesia akan mengalami kemunduran. Misalnya, ada pejabat melakukan korupsi, terus pejabat itu pasang iklan atau memberikan gratifikasi, maka pemberitaannya bisa tenggelam," tegasnya.(adt)

Baca Juga:

  1. Bertemu Setya Novanto, Forum Pemred Dibully
  2. Aziz Syamsudin: Mosi Tidak Percaya Tunggu Hasil Keputusan MKD
  3. Kasus Setya Novanto, Junimart Girsang: Siapa Saja Boleh Melapor
  4. Alot, MKD Persoalkan Rekaman dan Dasar Hukum Laporan Sudirman Said
  5. Sudah Tujuh Jam, Sidang MKD Belum Ketuk Palu
#Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno #Tri Wibowo Santoso #Poros Wartawan Jakarta #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Forum Pemred
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Bagikan