Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

MerahPutih.com - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyetujui wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPR RI.

Wacana menaikkan ambang batas parlemen menjadi lima persen muncul dari rekomendasi Rakernas I PDIP, Minggu (12/1) lalu.

Baca Juga

Ketua MPR Pesan Pimpinan KPK Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

"Menurut saya memang sudah seharusnya dari waktu ke waktu ambang batas itu ditingkatkan agar tidak terjadinya lagi ledakan jumlah partai di parlemen ini," kata pria yang karib disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Bahkan, Ketua MPR ini mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi enam atau tujuh persen. Bamsoet memastikan dirinya akan mengusulkan hal tersebut ke pengurus Golkar.

"Bahkan kalau saya akan mengusulkan kepada Golkar nanti perlu 7 persen untuk ambang batas pemilu 2024 mendatang," ujar mantan Ketua DPR ini.

Baca Juga

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kaburkan Sistem Presidensial

Bamsoet berpendapat, jika ambang batas nol persen, konsekuensinya bakal banyak partai politik yang berlenggang ke Senayan. Menurutnya, hal itu bakal membuat kerja parlemen tidak efektif.

"Enggak dong, kalau PT 0 Persen maka akan puluhan partai yang ada di parlemen ini maka tidak efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat juga. Beda loh dengan pilpres ini ambang batas parlemen threshold ya," pungkasnya.

Sebelumnya, hasil rekomendasi Rakernas PDIP mengusulkan DPP dan Fraksi di DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Agar mengubah Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup dan juga ambang batas parlemen menjadi paling kurang lima persen untuk DPR dan berjenjang ke tingkat di bawahnya (5% DPR RI, 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota). (Pon)

Baca Juga

PKS Tegaskan Sistem Politik Indonesia Perlu Direvisi Agar Tak Bermasalah