Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK memasuki hari ke-14, Rabu (4/8) kemarin. Para peserta melaksanakan kegiatan di dalam kelas dan mendapat materi dengan salah satu nara sumbernya adalah Ketua KPK, Firli Bahuri yang mengisi materi Mulok (Muatan Lokal) tentang peran KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
Kepada para pegawai KPK yang mengikuti diklat, Firli meminta seluruh peserta menjalani diklat ini sehingga menjadi pelopor bela negara dan kesadaran wawasan kebangsaan saat mengabdi di lembaga antikorupsi. Ia menekankan, menjadi ASN tak mengurangi independensi pegawai KPK untuk memberantas korupsi.
“Pegawai KPK menjadi ASN pun tidak akan mengurangi independensi pemberatasan korupsi, karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangan semua insan KPK tidak boleh terpengaruh kepada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (5/8).
Baca Juga
Turut hadir dalam diklat hari ini, yakni Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianti, bersama perwakilan penyelenggara diklat dari Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Teguh Mudji Angkasa dan Letjen TNI (Purn) Yudhi Swastanto.
Para peserta yang mengikuti diklat dalam keadaan sehat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dan pengawasan pantia penyelenggara.
Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan ini digelar dengan serangkaian metode yang menstimulasi partisipasi seluruh peserta, sehingga secara teknis seluruh aktifitas berlangsung dinamis dan interaktif.
Peserta yang mengikuti diklat menanggapi materi Mulok KPK oleh Firli Bahuri. Salah seorang peserta bercerita berharap pengalaman diklat ini dirasakan seluruh pegawai KPK.
“Saya menyampaikan permohonan agar diklat bela negara dan wawasan kebangsaan diikuti oleh semua pegawai KPK lainnya. Jangan kami-kami saja yang memahami, sebab materi-materinya sangat bagus untuk membuka dan menambah wawasan," kata seorang peserta.
Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pegawai KPK adalah bagian dari rangkaian peralihan pegawai KPK menjadi ASN. KPK terus melakukan kerja terbaik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepegawaian. Undang-undang memberikan ketentuan batas peralihan pegawai KPK menjadi ASN hingga Oktober 2021.
Imbal balik para peserta yang diterima Ketua KPK, dibalas dengan doa dan harapan agar semua manfaat yang diterima dalam diklat bisa secara utuh dibawa pulang dan berpengaruh dalam bekerja dilingkungan KPK.
“Seluruh insan KPK, diberikan mandat dari rakyat dan mendapat perintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anggaplah KPK lahan pengabdian yang luas sehingga, sikap berani bela negara dan wawasan kebangsaan ini bisa jadi pintu gerbang pemberantasan korupsi yang sampai mencabut keakar-akarnya. Menyoal pendidikan untuk pegawai KPK, kedepan kesempatan-kesempatan tersebut terbuka lebar tidak hanya dalam bentuk diklat," kata Firli Bahuri.
Baca Juga
Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini
Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan kerjasama antara KPK dan Kementerian Pertahanan, lokasi pelaksanaan terpusat di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat. Program ini kemungkinan akan berlanjut dengan membuka kesempatan program pendidikan pascasarjana bagi seluruh insan KPK yang ingin mengembangkan kepakarannya.
“Rekan-rekan, mari semangat berkarya untuk bangsa melalui pemberantasan korupsi, sebagai salah satu wujud mengabdi untuk negeri. Raihlah kemenangan dan jadilah pemenang yang sesungguhnya, kalau mau jadi pemenang maka jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah," kata Firli. (Pon)
