Ketua KPK Buka Suara Soal Kasus Divestasi Saham Newmont yang Menyeret TGB
Presiden Jokowi dan TGB berswafoto di Pantai Mandalika, Lombok (Foto: humaspemprovlombok.go.id)
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo buka suara terkait kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Menurutnya, penyelidikan dugaan korupsi perusahaan yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, tinggal sekali gelar perkara sebelum diputuskan untuk dinaikan ke tingkat penyidikan.
"Belum, belum, jadi masih diperlukan ekspos sekali lagi," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9).
Pada tingkat penyidikan di KPK, dalam suatu kasus dugaan korupsi bakal ada seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana.
Agus menambahkan pihaknya terbuka memanggil kembali mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Badjang (TGB).
KPK sebelumnya sempat meminta keterangan TGB dan mantan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin dalam proses penyidikan dugaan korupsi divestasi saham Newmont ini.
Menurut Agus, pemanggilan seseorang tergantung pada kebutuhan dalam proses penyelidikan. "Iya itu sekali lagi itu penyelidik lah, penyelidik menemukan harus dipanggil, ya dipanggil," ujarnya.
Dugaan penyimpangan dalam divestasi saham Newmont ini pernah dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke KPK pada 2012 silam. Saat itu, ICW menduga, ada potensi kerugian negara hingga Rp361 miliar akibat divestasi tersebut. (Pon)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut