Ketua Komisi III Tantang Publik Menginap di DPR Kawal Revisi KUHAP: Camilan Disiapkan, Uang Lembur Minta Bos


Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
MerahPutih.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dilakukan Komisi III DPR RI bersama pemerintah mendapatkan kritikan tajam dari masyarakat. Pasalnya, pembahasan perubahan beleid tersebut dianggap tidak transparan.
Geram dengan tudingan itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menantang masyarakat menginap di gedung DPR untuk memantau langsung pembahasan revisi UU KUHAP.
"Jadi saya enggak ngerti lagi apa yang perlu kami lakukan untuk memenuhi unsur transparansi, saya minta bisa enggak nih kawan-kawan, nginep di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga enggak apa-apa, silakan, yang mau teman-teman mengikuti proses ini, gitu loh," kata Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/7).
Baca juga:
Penyadapan Tak Masuk KUHAP, Barang Sitaan Berpotensi Turun Mutu Kini Boleh Dilelang
Dengan nada bercanda, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan cemilan untuk masyarakat yang mau menginap. "Kalau uang lembur minta ke bos ya. tapi konsumsi, teh, kopi, apa namanya, gorengan kami siapkan," tuturnya.
Habiburokhman menegaskan seluruh pembahasan revisi UU KUHAP dilakukan secara transparan. Bahkan, pembahasan disiarkan langsung melalui kanal media yang disediakan.
"Semua prosesnya berlangsung live ya, disiarkan terbuka dan live, dan sebetulnya bisa dilihat di Youtube, semua update," ujarnya.
Baca juga:
Alasan DPR Hapus Pasal Larangan MA Jatuhkan Hukuman Lebih Berat di RUU KUHAP
Lebih jauh, Habiburokhman merespons kritik soal perubahan muatan di revisi KUHAP yang belum diunggah ke publik. "Memang kami belum bisa meng-upload, misalnya pasal A dirubah langsung di-upload, kan menunggu pasal-pasal yang lainnya, gitu loh," tandas legislator Senayan itu. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
