Ketua DPRD DKI Tak Akan Polisikan Influencer Penyebar Hoaks Vaksin Ketiga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Juli 2021
Plt Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Augustinus (MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memastikan unggahan Intagram seorang influencer yang mengaku mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster di gedung Parlemen Kebon Sirih merupakan informasi bohong.
"Ini berita hoaks," ucap Plt Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Augustinus di kantornya, Kamis (29/7).
Baca Juga:
Vaksinasi Ketiga dengan Moderna Bagi Nakes Akan Dilakukan Secepatnya
Hal tersebut lantaran sejauh ini belum ada pelaksanaan pemberian vaksinasi booster bagi anggota DPRD maupun masyarakat umum.
Meski telah menyebarkan berita tak benar, Legislator Kebon Sirih enggan melanjutkan masalah itu ke ranah hukum. Keputusan ini merupakan arahan dari ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
"Tapi pak Ketua (DPRD DKI) tidak terlalu menanggapi postingan itu. Ya pak Ketua mungkin tidak ingin, jadi apakah (dibawa) ke ranah hukum saya rasa bukan seperti itu orangnya," ungkap Aga panggilan akrabnya Augustinus.
Tapi Aga memastikan, bahwa influencer itu sempat menerima vaksin dosis pertama pada 3 Juni dan dosis kedua pada 1 Juli 2021.
Sebelumnya, ramai di media sosial twitter diduga seorang influencer menerima jatah vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster, moderna. Polemik tersebut dimunculkan dari unggahan akun Twitter atas nama @johandjayanto.
"Tadi siang ada teman gue tiba-tiba cerita kalau teman dia yang influencer (bokapnya pengusaha) hari ini dapat vaksin dosis ketiga Moderna (yang seharusnya buat nakes)" cuwitan @johandjayanto.
Baca Juga:
Capaian Vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Baru Mencapai 41,3 Persen
Tapi johandjayanto tidak mengungkap siapa ifnluencer yang mendapatkan vaksin booster tersebut. Hanya saja dalam postingan Johan foto tangkapan layarvterlihat jelas logo DPRD DKI.
"Selasa, 9.18 WIB. Vaccine shot x3: booster," tulis influencer melalui story IG miliknya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD