Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Turun ke Lapangan Atasi Banjir dan Macet

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Turun ke Lapangan Atasi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Heru Budi Hartono dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Budi untuk menyelesaikan persoalan krusial yakni macet dan banjir yang selama ini belum bisa teratasi dengan maksimal.

Baca Juga

Gerindra Minta Heru Budi Selesaikan Program yang Belum Tuntas dari Gubernur Sebelumnya

"Saya harap dengan berbagai pengalaman Pak Heru selama bekerja untuk Jakarta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami warga seperti sekarang ini banjir dan macet," urai Prasetyo Edi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (11/10).

Untuk itu, politikus DPI Perjuangan ini meminta Heru agar turun ke lapangan guna melihat sendiri persoalan macet dan banjir. Sebab lanjut dia, bila sudah turun ke bawah maka akan tahu di mana pangkal permasalahan tersebut. Sehingga, Pemprov DKI mempunyai solusi yang jitu untuk menanganinya.

Baca Juga

Segudang Tugas dari Jokowi Menanti Heru Budi Hartono di Jakarta

Pasalnya, Prasetyo mengungkapkan, menuntaskan persoalan Jakarta bukan hanya berada di dalam kantor atau di depan meja dengan ruangan ber AC. Namun, turun ke lapangan untuk menggali apa yang jadi permasalahan.

"Dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Serta semoga Jakarta lebih Maju yang masyarakatnya sejahtera dan makmur seperti yang kita cita-cita bersama," urainya.

Prasetyo mengungkapkan, bahwa Heru Budi merupakan sahabat lamanya ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI.

Di Pemerintahan DKI, Heru pernah mengabdi sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Wali Kota Jakarta Utara, kemudian pernah juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta.

"Sampai akhirnya pada tahun 2017 diberikan amanat oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Kepala Sekretariat Presiden," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Heru Budi Hartono Terpilih Jadi Pj Gubernur, Fraksi PDIP Sebut Tidak Lagi Jadi Oposisi Pemprov DKI

#Heru Budi Hartono #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan