Ketua DPRD DKI Dukung Pj Heru Stop Proyek ITF Sunter

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akhirnya buka suara terkait polemik pembatalan pembangunan pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

Prasetyo pun mendukung langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono yang menghentikan proyek ITF Sunter, Jakarta Utara. Alasannya, lantaran biaya untuk pembangunan proyek ITF cukup besar, yang ujungnya memberatkan APBD DKI.

"Begini, menurut saya ITF itu anggarannya terlalu besar sampai triliunan (rupiah)," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (11/8).

Baca Juga:

Heru Budi Akui Siap Hadapi Hak Angket DPRD DKI Soal Pembatalan ITF

Menurut dia, daripada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghabiskan duit untuk pembangunan pengelolaan sampah ITF, alangkah baiknya memanfaatkan Refused Derived Fuel (RDF).

"Seperti (pendapat) Pak Gubernur saja, saat ini RDF lebih efektif. Apalagi kerja sama dengan swasta yang membeli hasil RDF seperti Indocement," tuturnya.

Diketahui, sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan hak angket imbas ulah Pj Heru Budi Hartono yang menghentikan pembangunan ITF Sunter.

Dewan yang mengusulkan hak angket antara lain anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Wahyu Dewanto dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani.

Disesalkan mereka, lantaran proyek ITF itu dilakukan pembahasan oleh DPRD DKI dan sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 577 miliar dari APBD. Namun ujug-ujug proyek tersebut dibatalkan.

Baca Juga:

Komisi D DPRD DKI Dukung Heru Budi Stop Proyek ITF Sunter

Sementara, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail memandang pembatalan proyek ITF merupakan masalah krusial. Pasalnya, ia menilai Pj Heru telah melanggar regulasi imbas membatalkan proyek tersebut.

"Ini sangat krusial, yaitu kita melihat secara de facto ada pelanggaran yang dilakukan Penjabat Gubernur terkait dengan kebijakannya menghentikan proyek ITF itu," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Pakar Lingkungan Sebut Proyek ITF Sunter Tak Boleh Dipolitisir