Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Februari 2021
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kantor BNPB, Senin (2/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com -Ali Maulana Hakim menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Wali Kota Jakarta Utara di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/2)

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengaku puas dengan jawaban yang diutarakan Ali saat sesi fit and proper test.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Semua Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat Copot Anies

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/2).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mengatakan, Ali bisa menjawab 11 pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono.

Lebih lanjut, Prasetyo meminta kepada Ali jika nantinya terpilih menjadi Wali Kota Jakut harus sering turun ke lapangan. Karena permasalahan ada di lapangan bukan di kantor, bahkan sangat beda karakteristik wilayah Jakarta Utara dengan wilayah Jakarta lainnya.

Apalagi wilayah Jakarta Utara kerap kali diterjang banjir rob dari laut. Menurut Prasetyo hal itu harus menjadi fokus pejabat di Jakut.

"Saya penekanan ke calon wali kita. Tolong rob bisa beres. Gimana caranya? Infrastruktur dibereskan. Kepentingan masyarakat jangan cuma dikasih indomi, beras saat banjir. Tapi infrastruktur dibenahi," terang dia.

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Kemudian juga kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) harus benar-benar dilakukan dengan baik jangan cuma sebagai formalitas di pemerintahan.

Dalam kegiatan ini harus menampung aspirasi warga agar pemerintah mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat.

"Jangan kopi paste masuk (dari) kecamatan, masuk ke kota masuk ke provinsi dengan kata-kata yang sama," papar dia.

Selanjutnya di tengah pandemi COVID-19 ini Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam pengentasan virus mematikan itu.

"Itu ada TNI, Polri dan pemerintah daerah, ayo duduk bareng mana wilayahnya. Ternyata pas saya tekan itu nggak ada klaster merah di sana," tutup dia. (Asp)

Baca Juga

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan