Headline

Ketua DPR Desak Pemerintah dan Bank Indonesia Segera Atasi Anjloknya Rupiah

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 30 Juni 2018
Ketua DPR Desak Pemerintah dan Bank Indonesia Segera Atasi Anjloknya Rupiah

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Nilai tukar rupiah terus anjlok dalam beberapa hari belakangan ini. Pada Jumat (29/6) sore, nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta mencapai Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini mulai mengkhawatirkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera bertindak mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/6) Bamsoet menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar di Bank Indonesia pada penutupan hari Jumat ini berada pada Rp14.332 per dolar, sementara itu di pasar spot berada pada angka Rp14.303 per dolar. Kemungkinan besar rupiah akan terus tertekan dan mengalami pelemahan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Menurut Bamsoet sebagaimana dilansir Antara, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk faktor internal, seperti perang dagang Amerika Serikat dan China yang semakin meningkat, hambatan perdagangan di India dan Uni Eropa, serta kenaikan harga minyak mentah dunia.

Lembaga negara dan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kata dia, harus segera melalukan langkah-langkah antisipatif yang cermat untuk mengetasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kemenkeu dan BI harus berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal serta lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi," kata Bamsoet.

Politikus Golkar itu menambahkan, Kemenkeu dan BI juga wajib mengingatkan diri sendiri, bahwa stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting.

Kurs Rupiah terhadap Dolar As
Seorang petugas menghitung uang rupiah di Kantor Pusat BNI Jakarta, Senin (12/10). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

"Komisi XI DPR yang membidangi keuangan agar segera menghubungi mitra kerjanya itu untuk segera bergerak," katanya.

Bamsoet juga mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan sekaligus mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

Di sisi lain, Bamsoet juga berharap, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus lebih proaktif dan progresif dalam melakukan langkah-langkah hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju, agar para pengusahanya datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Bambang Soesatyo, langkah-langkah dari BKPM sangat diperlukan agar guna meningkatkan investasi ke dalam negeri, sehingga arus modal masuk dan dapat membantu memperbaiki nilai tukar rupiah.

"Saya berharap komisi-komisi terkait di DPR dapat mengingatkan mitra kerjanya," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Rupiah Anjlok, Presiden Jokowi Panggil Tim Ekonomi ke Istana

#Rupiah Anjlok #Rupiah Melemah #Bambang Soesatyo #Bank Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat 6 Bulan Ekspor
Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat 6 Bulan Ekspor
Indonesia
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Bamsoet meminta elite politik berhenti saling menyalahkan, tekanan perlunya aksi cepat, satu komando, dan gotong royong nasional untuk Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Indonesia
Warga Makin Mudah Lakukan Pembayaran Digital, Transfer Capai Rp 25 Kuadriliun
Transaksi tersebut dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Warga Makin Mudah Lakukan Pembayaran Digital, Transfer Capai Rp 25 Kuadriliun
Indonesia
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli atau nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Indonesia
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Indonesia
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Kebijakan ini berlaku sejak Desember 2024. Sebelum aturan ini berlaku, pedagang dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3 persen untuk transaksi di atas Rp 100 ribu.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Dedi menjelaskan angka Rp 4,17 triliun yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data BI merujuk pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Baca juga:
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Bagikan