Headline

Ketua DPR Desak Pemerintah dan Bank Indonesia Segera Atasi Anjloknya Rupiah

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 30 Juni 2018
Ketua DPR Desak Pemerintah dan Bank Indonesia Segera Atasi Anjloknya Rupiah

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Nilai tukar rupiah terus anjlok dalam beberapa hari belakangan ini. Pada Jumat (29/6) sore, nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta mencapai Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini mulai mengkhawatirkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera bertindak mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/6) Bamsoet menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar di Bank Indonesia pada penutupan hari Jumat ini berada pada Rp14.332 per dolar, sementara itu di pasar spot berada pada angka Rp14.303 per dolar. Kemungkinan besar rupiah akan terus tertekan dan mengalami pelemahan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Menurut Bamsoet sebagaimana dilansir Antara, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk faktor internal, seperti perang dagang Amerika Serikat dan China yang semakin meningkat, hambatan perdagangan di India dan Uni Eropa, serta kenaikan harga minyak mentah dunia.

Lembaga negara dan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kata dia, harus segera melalukan langkah-langkah antisipatif yang cermat untuk mengetasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kemenkeu dan BI harus berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal serta lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi," kata Bamsoet.

Politikus Golkar itu menambahkan, Kemenkeu dan BI juga wajib mengingatkan diri sendiri, bahwa stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting.

Kurs Rupiah terhadap Dolar As
Seorang petugas menghitung uang rupiah di Kantor Pusat BNI Jakarta, Senin (12/10). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

"Komisi XI DPR yang membidangi keuangan agar segera menghubungi mitra kerjanya itu untuk segera bergerak," katanya.

Bamsoet juga mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan sekaligus mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

Di sisi lain, Bamsoet juga berharap, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus lebih proaktif dan progresif dalam melakukan langkah-langkah hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju, agar para pengusahanya datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Bambang Soesatyo, langkah-langkah dari BKPM sangat diperlukan agar guna meningkatkan investasi ke dalam negeri, sehingga arus modal masuk dan dapat membantu memperbaiki nilai tukar rupiah.

"Saya berharap komisi-komisi terkait di DPR dapat mengingatkan mitra kerjanya," katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Rupiah Anjlok, Presiden Jokowi Panggil Tim Ekonomi ke Istana

#Rupiah Anjlok #Rupiah Melemah #Bambang Soesatyo #Bank Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
BI Pangkas Suku Bunga Jadi 5 Persen, Rupiah Sulit Untuk Turun ke Rp 16.000 per Dollar AS
Ekonom mengungkapkan arah kebijakan suku bunga acuan (BI-Rate) periode Agustus 2025, antara bertahan di level 5,25 persen atau turun, yang menunjukkan sinyalemen kebijakan moneter lebih longgar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
BI Pangkas Suku Bunga Jadi 5 Persen, Rupiah Sulit Untuk Turun ke Rp 16.000 per Dollar AS
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Indonesia
Apa Itu Payment ID Yang Disorot Karena Ditakuti Memata-Matai Transaksi Keuangan Warga
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, Payment ID tunduk kepada aturan mengenai perlindungan data pribadi (PDP)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Apa Itu Payment ID Yang Disorot Karena Ditakuti Memata-Matai Transaksi Keuangan Warga
Indonesia
Solo Raya Alami Lonjakan Transaksi QRIS, Volume Capai 51,91 Juta
Melesatnya transaksi QRIS ini sejalan dengan peningkatan mercant QRIS, total ada 961.872 merchant. Untuk nominal transaksi QRIS ini menembus Rp 961,6 miliar dengan pertumbuhan 100,6 persen secara year on year (yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Solo Raya Alami Lonjakan Transaksi QRIS, Volume Capai 51,91 Juta
Indonesia
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
BI memproyeksikan inflasi Jakarta akan berada dalam kisaran target 2,5% ± 1%
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Agustus 2025
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
Indonesia
Pedagang Tolak Transaksi Uang Logam Rp 100 dan Rp 200 Bisa Dipidana, BI Sebut Hukumannya 1 Tahun Bui
Tindakan menolak uang rupiah untuk pembayaran dapat dikenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Mata Uang.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
Pedagang Tolak Transaksi Uang Logam Rp 100 dan Rp 200 Bisa Dipidana, BI Sebut Hukumannya 1 Tahun Bui
Indonesia
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana CSR BI dan OJK ke Partai Politik
Jika aliran dana korupsi tersebut terbukti mengalir ke partai politik, KPK bakal menindaklanjutinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana CSR BI dan OJK ke Partai Politik
Indonesia
Staf Dinas, Guru, Ibu Rumah Tangga Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Staf Dinas, Guru, Ibu Rumah Tangga Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Indonesia
Bank Indonesia Segera Luncurkan Payment ID, Bakal Pantau Transaksi Keuangan Masyarakat
Bank Indonesia akan segera meluncurkan Payment ID. Nantinya, sistem ini akan memantau transaksi keuangan masyarakat Indonesia.
Soffi Amira - Jumat, 25 Juli 2025
Bank Indonesia Segera Luncurkan Payment ID, Bakal Pantau Transaksi Keuangan Masyarakat
Bagikan