Ketua Banser Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Banci

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Agustus 2018
Ketua Banser Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Banci

Ilustrasi Banser (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) secara organisasi tidak terlibat bentrok dengan massa pendukung deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8)

"Soal ada Banser yang turun di Surabaya seperti yang diberitakan, kita akan cek. Mereka benar Banser atau tidak. Masih aktif atau aktif hanya ada momentum-momentum tertentu saja," kata Gus Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (27/8)

Dia sudah memerintahkan Kasatkornas Banser untuk mengecek di lapangan. Menurut Gus Yaqut, pihaknya segera mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Termasuk apakah Banser melakukan langkah insubordinasi.

"Ini nanti kita akan kategorisasikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tunggu saja," katanya

Ilustrasi Banser (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Namun secara, tegas Gus Yaqut menyampaikan, secara institusi pihaknya tidak pernah menginstruksikan Banser untuk terlibat dalam demonstrasi apapun terkait dengan gelombang massa menolak gerakan #2019gantipresiden, khususnya yang berlangsung di Kota Surabaya. Secara institusi tidak ada instruksi. Tapi memang ada kader-kader yang ikut menolak gerakan tersebut secara pribadi.

"Kalau pribadi, ya kita bebaskan saja. Toh kader Banser dan Ansor pasti sudah tahu mana yang baik dan tidak bagi bangsa ini. Mereka memiliki pertimbangan yang matang untuk terlibat atau tidak," ungkap Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, Ansor dan Banser baru akan terlibat secara institusional setelah menilai gerakan tersebut menjadi ancaman keutuhan bangsa dan negara.

"Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustasi, bingung, nggak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana," ujarnya

Pihaknya juga tidak akan memperdebatkan apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak serta termasuk dalam makar atau bukan. Dia menyerahkan soal tersebut kepada pakar dan ahli hukum apakah gerakan tersebut makar atau tidak.

"Tapi dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Nggak jelas kelaminnya," katanya.

"Mau diganti dengan apa, kalau presiden diganti presiden 'kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa nggak sekalian saja, #2019presidennyaprabowo, misalnya. Jangan-jangan memang agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut," kata Gus Yaqut.

Caption

Gus Yaqut menekankan akan ada waktu berkampanye tersendiri untuk pilpres dan rakyat akan menjadi juri yang paling adil. Tidak perlu memaksakan diri sehingga seolah-olah mereka menjadi korban dari sistem. Korban dari kekuasaan, lalu "playing victim".

"Rakyat yang sudah cerdas ini jangan dibodohkan lagi dengan gerakan-gerakan yang nggak ada untungnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Namun demikian, Gus Yaqut menegaskan kembali, jika gerakan tersebut sudah menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara, secara kelembagaan Ansor-Banser akan turun dan berada di depan

"Jika belum, kami juga nggak akan turun. Kita biarkan saja. Biar aparat yang bertindak. Mereka ini 'kan kelompok yang cari-cari perhatian saja toh," kata dia. (*)

#Banser #Yaqut Cholil Qoumas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Kuota Haji
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 08 September 2026
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
KPK menelaah kesaksian Gus Alex soal permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 

Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Indonesia
Eks Menag Yaqut Kalah di Putusan Sela, Sidang Korupsi Kouta Haji Masuk Pokok Perkar
Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak perlawanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 Agustus 2026
Eks Menag Yaqut Kalah di Putusan Sela, Sidang Korupsi Kouta Haji Masuk Pokok Perkar
Indonesia
Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Pembagian Kuota Haji Tercantum dalam MoU RI-Arab Saudi
Keputusan pembagian kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk aspek keselamatan jemaah.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Kuasa Hukum Yaqut Ungkap Pembagian Kuota Haji Tercantum dalam MoU RI-Arab Saudi
Indonesia
Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah
Jaksa KPK menilai dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tak hanya merugikan negara Rp622 miliar, tetapi juga berdampak pada hak masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 Agustus 2026
Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah
Indonesia
Pengacara Sebut PN Tipikor Tidak Berhak Adili Yaqut, Kasus Hanya Masalah Administrasi Negara
Pertimbangan keselamatan jemaah menjadi dasar utama keputusan Yaqut membagi kuota haji tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Pengacara Sebut PN Tipikor Tidak Berhak Adili Yaqut, Kasus Hanya Masalah Administrasi Negara
Indonesia
Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum
Kuasa hukum Gus Yaqut minta dakwaan KPK batal. Ia menjelaskan surat dakwaan KPK mencampuradukkan kewenangan Menteri Agama.
Soffi Amira - Selasa, 18 Agustus 2026
Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji, Kuasa Hukum Gus Yaqut Minta Dakwaan KPK Batal demi Hukum
Indonesia
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Pengacara Gus Yaqut mempertanyakan nama Fuad Mahsyur, yang tidak muncul dalam dakwaan KPK.
Soffi Amira - Rabu, 12 Agustus 2026
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Indonesia
Jaksa Ungkap Terdakwa Gus Yaqut Siapkan US$ 1 Juta Amankan Pansus Haji DPR
Jaksa KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan US$ 1 juta untuk memengaruhi Pansus Angket Haji DPR 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Jaksa Ungkap Terdakwa Gus Yaqut Siapkan US$ 1 Juta Amankan Pansus Haji DPR
Bagikan