Ketua Baleg Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyusunan RUU Perampasan Aset
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan memastikan tidak ada kendala dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).
"Saya kira tidak ada (kendala)," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).
Menurut Bob Hasan, yang terpenting adalah meyamakan persepsi terkait istilah perampasan aset yang akan dirangkum dalam RUU.
"Publik harus tahu bahwa judulnya perampasan aset itu muatan materinya harus benar-benar mengandung apakah yang dilakukan perampasan aset ini adalah akibat daripada kerugian negara atau umum," ucapnya.
Baca juga:
Pengesahan RUU Perampasan Aset Diyakini Bakal Perkuat Kerja KPK
Politisi Partai Gerindra itu yakin, adanya RUU Perampasan Aset akan melengkapi UU yang sudah ada. Salah satunya UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Ya kalau menurut hemat saya, perampasan aset ini justru untuk melengkapi ya sebagai sanksi daripada sebuah perbuatan," tegas dia.
"Dan sanksi ini juga harus menimbulkan, selain kepastian hukum juga efek jera," tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik