Ketua Baleg Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyusunan RUU Perampasan Aset


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan memastikan tidak ada kendala dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset).
"Saya kira tidak ada (kendala)," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).
Menurut Bob Hasan, yang terpenting adalah meyamakan persepsi terkait istilah perampasan aset yang akan dirangkum dalam RUU.
"Publik harus tahu bahwa judulnya perampasan aset itu muatan materinya harus benar-benar mengandung apakah yang dilakukan perampasan aset ini adalah akibat daripada kerugian negara atau umum," ucapnya.
Baca juga:
Pengesahan RUU Perampasan Aset Diyakini Bakal Perkuat Kerja KPK
Politisi Partai Gerindra itu yakin, adanya RUU Perampasan Aset akan melengkapi UU yang sudah ada. Salah satunya UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Ya kalau menurut hemat saya, perampasan aset ini justru untuk melengkapi ya sebagai sanksi daripada sebuah perbuatan," tegas dia.
"Dan sanksi ini juga harus menimbulkan, selain kepastian hukum juga efek jera," tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
