Kesiapan Haji 2025 Dituntut Matang, Belajar dari Kekurangan Tahun Sebelumnya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 20 April 2025
Kesiapan Haji 2025 Dituntut Matang, Belajar dari Kekurangan Tahun Sebelumnya

Jemaah calon haji lansia menggunakan mobil bogie menuju Aula Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. (ANTARAFOTO/Khalis Surry)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya persiapan matang oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ia menyoroti bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan sebelumnya menjadi krusial.

"Dengan adanya menteri baru, masyarakat tentu berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan meningkat," kata Lisda, Minggu (20/4).

Baca juga:

Jemaah Haji Harus Waspadai Serangan Pneumonia Saat Ibadah di Tanah Suci

Lisda mengamati bahwa permasalahan klasik terus berulang dalam penyelenggaraan haji, mencakup berbagai aspek seperti persiapan, akomodasi, transportasi, dan koordinasi antar pihak terkait.

"Persiapan yang kurang optimal, perlengkapan yang terlambat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi isu. Contohnya, koper dan seragam jamaah baru diterima di Tanah Suci, yang jelas mengganggu kekhusyukan ibadah," ungkap politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.

Ia mendesak penyelenggara haji untuk secara serius mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Meskipun survei menunjukkan peningkatan kepuasan jamaah haji tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak boleh membuat penyelenggara berpuas diri dan mengabaikan perbaikan.

"Setiap tahun, seringkali petugas haji, pelaksana, termasuk pejabat di Kemenag, adalah wajah-wajah baru. Akibatnya, kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terus berulang," jelasnya.

Baca juga:

Bakal Lepas Keberangkatan Haji Pertama, Prabowo Peringatkan Jangan ada Jemaah yang Terlantar

Di sisi lain, Lisda menyambut baik penurunan biaya haji tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Biaya haji tahun 2024 tercatat sebesar Rp93.410.286, sementara untuk tahun 2025 menjadi Rp89.410.258. "Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kenaikan, bahkan ada penurunan biaya. Meskipun sedikit, ini adalah hal yang diharapkan oleh jamaah kita," ujarnya.

Mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang akan efektif beroperasi mulai tahun 2026, Lisda berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji akan semakin meningkat. "Jangan sampai dengan adanya penyelenggara baru, prosesnya dimulai dari awal lagi. Diharapkan penyelenggaraan haji akan semakin baik," pungkas Lisda.

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Embarkasi Haji #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Capai 66.137 Orang, 168 Kloter Sudah Diberangkatkan dari Arab Saudi
Kemenhaj melaporkan pemulangan jemaah haji Indonesia 2026. Sebanyak 168 kloter dengan total 66.137 jemaah dan petugas telah diberangkatkan dari Arab Saudi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Pemulangan Jemaah Haji 2026 Capai 66.137 Orang, 168 Kloter Sudah Diberangkatkan dari Arab Saudi
Indonesia
Wamenhaj: Tata Kelola Haji Harus Transparan agar Praktik Kartel Tak Terulang
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan reformasi tata kelola haji harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah praktik kartel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Wamenhaj: Tata Kelola Haji Harus Transparan agar Praktik Kartel Tak Terulang
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan badal haji dan pembayaran DAM setelah terungkap dugaan penipuan senilai Rp 1,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Bagikan