Kesiapan Haji 2025 Dituntut Matang, Belajar dari Kekurangan Tahun Sebelumnya
Jemaah calon haji lansia menggunakan mobil bogie menuju Aula Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. (ANTARAFOTO/Khalis Surry)
Merahputih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya persiapan matang oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ia menyoroti bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan sebelumnya menjadi krusial.
"Dengan adanya menteri baru, masyarakat tentu berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan meningkat," kata Lisda, Minggu (20/4).
Baca juga:
Jemaah Haji Harus Waspadai Serangan Pneumonia Saat Ibadah di Tanah Suci
Lisda mengamati bahwa permasalahan klasik terus berulang dalam penyelenggaraan haji, mencakup berbagai aspek seperti persiapan, akomodasi, transportasi, dan koordinasi antar pihak terkait.
"Persiapan yang kurang optimal, perlengkapan yang terlambat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi isu. Contohnya, koper dan seragam jamaah baru diterima di Tanah Suci, yang jelas mengganggu kekhusyukan ibadah," ungkap politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.
Ia mendesak penyelenggara haji untuk secara serius mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Meskipun survei menunjukkan peningkatan kepuasan jamaah haji tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak boleh membuat penyelenggara berpuas diri dan mengabaikan perbaikan.
"Setiap tahun, seringkali petugas haji, pelaksana, termasuk pejabat di Kemenag, adalah wajah-wajah baru. Akibatnya, kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terus berulang," jelasnya.
Baca juga:
Bakal Lepas Keberangkatan Haji Pertama, Prabowo Peringatkan Jangan ada Jemaah yang Terlantar
Di sisi lain, Lisda menyambut baik penurunan biaya haji tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Biaya haji tahun 2024 tercatat sebesar Rp93.410.286, sementara untuk tahun 2025 menjadi Rp89.410.258. "Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kenaikan, bahkan ada penurunan biaya. Meskipun sedikit, ini adalah hal yang diharapkan oleh jamaah kita," ujarnya.
Mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang akan efektif beroperasi mulai tahun 2026, Lisda berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji akan semakin meningkat. "Jangan sampai dengan adanya penyelenggara baru, prosesnya dimulai dari awal lagi. Diharapkan penyelenggaraan haji akan semakin baik," pungkas Lisda.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola