Kesiapan Haji 2025 Dituntut Matang, Belajar dari Kekurangan Tahun Sebelumnya
Jemaah calon haji lansia menggunakan mobil bogie menuju Aula Asrama Haji Aceh, Banda Aceh. (ANTARAFOTO/Khalis Surry)
Merahputih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya persiapan matang oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ia menyoroti bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan sebelumnya menjadi krusial.
"Dengan adanya menteri baru, masyarakat tentu berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan meningkat," kata Lisda, Minggu (20/4).
Baca juga:
Jemaah Haji Harus Waspadai Serangan Pneumonia Saat Ibadah di Tanah Suci
Lisda mengamati bahwa permasalahan klasik terus berulang dalam penyelenggaraan haji, mencakup berbagai aspek seperti persiapan, akomodasi, transportasi, dan koordinasi antar pihak terkait.
"Persiapan yang kurang optimal, perlengkapan yang terlambat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi isu. Contohnya, koper dan seragam jamaah baru diterima di Tanah Suci, yang jelas mengganggu kekhusyukan ibadah," ungkap politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.
Ia mendesak penyelenggara haji untuk secara serius mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Meskipun survei menunjukkan peningkatan kepuasan jamaah haji tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tidak boleh membuat penyelenggara berpuas diri dan mengabaikan perbaikan.
"Setiap tahun, seringkali petugas haji, pelaksana, termasuk pejabat di Kemenag, adalah wajah-wajah baru. Akibatnya, kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan terus berulang," jelasnya.
Baca juga:
Bakal Lepas Keberangkatan Haji Pertama, Prabowo Peringatkan Jangan ada Jemaah yang Terlantar
Di sisi lain, Lisda menyambut baik penurunan biaya haji tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Biaya haji tahun 2024 tercatat sebesar Rp93.410.286, sementara untuk tahun 2025 menjadi Rp89.410.258. "Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kenaikan, bahkan ada penurunan biaya. Meskipun sedikit, ini adalah hal yang diharapkan oleh jamaah kita," ujarnya.
Mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang akan efektif beroperasi mulai tahun 2026, Lisda berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji akan semakin meningkat. "Jangan sampai dengan adanya penyelenggara baru, prosesnya dimulai dari awal lagi. Diharapkan penyelenggaraan haji akan semakin baik," pungkas Lisda.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra