Kerusuhan di Prancis Harus Jadi Pelajaran untuk Tetap Menjaga Kebhinnekaan

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 05 Juli 2023
Kerusuhan di Prancis Harus Jadi Pelajaran untuk Tetap Menjaga Kebhinnekaan

Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah mobil saat hari kelima aksi protes menyusul penembakan Nahel di Tourcoing, Prancis, Minggu (2/7/2023). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tragedi kerusuhan di Perancis mesti dijadikan pelajaran untuk Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menegaskan agar tragedi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia terutama aparat keamanan.



Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran agar kebhinnekaan Indonesia harus dijaga, kerukunan antar lapisan masyarakat jangan sampai dirusak.

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis

"Ini pembelajaran untuk kita, terutama aparat keamanan bagaimana menangani masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat. Ini harus menjadi pelajaran untuk menjaga kebhinnekaan kita," tandas Lodewijk kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/7).

Kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Prancis, dia turut mengimbau agar bisa menjaga diri, membaca situasi, dan selalu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis.

"Saya sebagai Pimpinan DPR mengimbau agar bisa membaca situasi dan membatasi keluar, dan tentunya rajin berkomunikasi dengan kedutaan dan konsulat yang ada di sana, apa yang harus mereka lakukan," ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengatakan, bagi WNI di sana agar jangan sampai terlibat, dan mewaspadai euforia kerusuhan di sana. Lodewijk juga mengimbau WNI agar mengikuti arahan dari kedutaan dan konsulat setempat.

Baca Juga:

Macron Perintahkan Pemulihan Prancis dari Kerusuhan

"Pada giliranya mereka harus mengevakuasi diri, laksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Paris termasuk konsulat yang ada di tempat," papar purnawirawan Jenderal TNI bintang dua ini.

Sekedar informasi, kerusuhan besar-besaran terjadi di Prancis usai kematian seorang remaja laki-laki usia 17 tahun pada Selasa (27/6).

Diketahui, setelah penembakan maut remaja bernama Nahel M itu terjadi kerusuhan selama empat malam berturut-turut. Bahkan unit-unit polisi dan pasukan keamanan lainnya menyebar ke seluruh negeri untuk memadamkan kerusuhan.

Buntut dari kerusuhan tersebut massa melakukan penjarahan di beberapa wilayah Prancis. 4.500 personel polisi belum bisa meredam amarah massa. Dilaporkan sebanyak 2.500 bangunan terbakar dan terjadi penjarahan. (Knu)

Baca Juga:

Jane Fonda Ungkap Pernah Diajak Tidur Bersama oleh Sutradara Prancis

#Prancis #Kerusuhan Massa #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan