Kerusakan Ekosistem Mangrove Indonesia Kategori Kritis Capai 637 Ribu Hektare


Penanaman mangrove (ANTARA/BRGM)
MerahPutih.com - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melaporkan kerusakan ekosistem mangrove Indonesia kategori kritis mencapai 637.000 hektare.
Kondisi itu harus mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dalam upaya merehabilitasi.
"Kerusakan ekosistem mangrove yang masih cukup besar. Itu pula yang melatarbelakangi penambahan mandat BRGM di akhir tahun 2020," ujar Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari, Rabu (14/7).
Baca Juga:
Menurut dia, dalam Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Sumatera Utara secara virtual dipantau di Medan, sesuai Perpres No 120 Tahun 2020, BRGM akan melakukan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi selama empat tahun sampai 2024.
Ia menyebutkan, dari sembilan provinsi itu, salah satunya adalah Sumut yang tercatat memiliki luas areal mangrove dengan kriteria rusak kritis yang juga cukup luas.
Hingga 2024, katanya seperti dikutip Antara, target indikatif rehabilitasi mangrove di Sumut sekitar 37.000 hektare (ha) .
Dari total 37.000 ha itu, target tahun 2021 seluas 11.600 ha dengan sekitar 5.000 ha akan dilaksanakan BRGM bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular.
Sedangkan sisanya atau 6.600 ha dilaksanakan bersama BPDASHL Asahan Barumun.

Kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM di tingkat tapak akan dilakukan oleh masyarakat melalui penanaman bibit mangrove, termasuk pada areal tambak.
Kegiatan di areal tambak, menurut Ayu, banyak mengalami penolakan dari pemiliknya.
“Penolakan itu karena adanya pemahaman dan ketakutan pemilik tambak akan terjadinya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan hutan atau tanah negara setelah dilakukan rehabilitasi," ujar Ayu.
Baca Juga:
Penanaman 5.000 Bibit Mangrove di PIK Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Menurut dia, pemahaman itu kurang tepat karena kegiatan penanaman bibit mangrove di areal tambak, selain dapat mengembalikan fungsi ekologi mangrove juga meningkatkan produktivitas tambak yang lebih ramah lingkungan.
Adapun pola tanam yang ditawarkan BRGM cukup beragam, yaitu tanam murni pada areal rusak total, silvofishery, pengkayaan dan rumpun berjarak.
"Pola tanam yang akan digunakan berdasarkan kondisi mangrove di tingkat tapak," ujar Ayu. (*)
Baca Juga:
Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove
Bagikan
Berita Terkait
Menhut Raja Juli Ditantang Buka Kembali Kasus Pembalakan Liar Aziz Wellang

Komisi IV DPR Sesalkan Menhut Raja Juli Foto Bareng Tersangka Pembalakan Liar

4 Hotel di Puncak Cemari Ciliwung Disegel, 18 Lainnya Masih Diperiksa KLH

Populasi Serangga Terancam Alterasi Pola El Nino yang Dipicu Perubahan Iklim

Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Rekam Jejak PT ASP Pengelola Nikel Raja Ampat, Terafiliasi dengan Raksasa Tambang Asal China yang Punya Proyek Besar di Indonesia

Komisi XII DPR Singgung Pemulihan Kawasan setelah Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dicabut

Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Kerusakan Alam Raja Ampat akibat Tambang Nikel: Merusak Sumber Pangan Biru Masyarakat Lokal

Cemari Raja Ampat, Bahlil Diminta Tindak Tegas Perusahaan Tambang Nikel
