Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan terhadap kepala daerah agar tidak melakukan korupsi. Mengingat, sepanjang Januari sampai pertengahan Februari ini, ada enam kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Menurut Febri, agar proses demokrasi di Indonesia berjalan secara bersih dibutuhkan peran semua institusi yang terkait, termasuk Kemendagri. Pasalnya, setiap institusi memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
"Kalau serius proses demokrasi ini dijalankan secara bersih, pasti butuh peran semua pihak. Karena semua institusi memiliki kewenangan berbeda-beda," tandasnya.
Febri menuturkan, dalam konteks Pilkada, KPK hanya memiliki kewenangan menindak penyelenggara negara yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu. Sementara itu, para calon yang bukan petahana tak bisa dijangkau lembaga antirasuah.
Sedangkan, lembaga yang bisa mengawasi perilaku calon kepala daerah adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU, yang merupakan pelaksana pemungutan suara secara langsung tersebut.
Menurut Febri, sinergi lintas institusi ini diperlukan agar kontestasi Pilkada melahirkan kepala daerah yang bersih. Selain itu, para kepala daerah harus diawasi kinerjanya agar ketika menjabat tak korupsi dan akhirnya menjadi pesakitan di KPK.
"Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan-kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK," pungkas Febri.
Sepanjang Januari sampai pertengahan Februari ini, setidaknya ada enam kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mereka di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Ngada Marianus Sae.
Sepanjang tahun lalu, sedikitnya ada sekitar 9 kepala daerah yang ditetapkan tersangka, baik lewat operasi tangkap tangan (OTT) maupun pengembangan penyelidikan.
Mereka di antaranya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, Wali Kota Tegal Siti Mashita, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Kemudian Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus. (Pon)
