Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Keputusan PBB Merapat ke Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tepat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Desember 2018
Keputusan PBB Merapat ke Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tepat

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf dinilai tepat oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.

"Bisa saja PBB akan mengikuti arahan Yusril Ihza Mahendra untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Ujang Komarudin dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir Antara, Selasa (18/12)

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Jika PBB ada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi, menurut dia, akan lebih berat perjuangannya. Bisa dikerjai oleh pihak lain. Melihat dari kondisinya saat ini, lanjut dia, berat jika PBB berada di luar koalisi pendukung Jokowi.

Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Menganut Kebijakan Satu Organisasi Profesi

Menurut dia, mendukung pasangan Jokowi/Ma'ruf Amin merupakan langkah terbaik. Imbasnya, PBB nantinya juga akan lebih dekat dengan pemerintahan.

Selain itu, ada potensi PBB akan mencapai target ambang batas 4 persen. Syaratnya, seluruh kader juga harus bekerja keras dan fokus untuk memenangkan partainya.

Terkait dengan PT (ambang batas parlemen), dia memperkirakan PBB punya potensi lolos dengan catatan harus kerja keras.

"Caleg-calegnya harus bergerak di darat dan di udara. Bagi Caleg tidak akan kesulitan. Caleg-caleg fokus saja untuk memenangkan diri dan partainya," ujar Ujang.

Yusril Ihza Mahendra (MP/Venansius Fortunatus)

Meskipun demikian, keputusan PBB untuk mendukung pasangan capres sendiri baru akan diketahui pada Rakernas Januari 2019. Dia memperkirakan akan ada perbedaan pendapat di internal partai itu.

"Perbedaan pendapat di internal sah-sah saja. 'Kan nanti bisa dimusyawarahkan. Pada bulan Januari PBB, baru akan memutuskan ke mana akan berlabuh," ujarnya. (*)

Baca juga: Kubu Prabowo Sebut Usulan Jokowi Terhadap Petani Tidak Nyambung

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soroti maraknya maling tewas diamuk massa di Bali dan Morowali. Ia minta Polri hadir cegah main hakim sendiri
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Bagikan