Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 10 September 2021
Kendala PDIP Lobi Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta masih melakukan lobi kepada fraksi lain agar mau ikut bersama-sama menggulirkan hak interpelasi rencana perhelatan mobil balap Formula E.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, sejauh ini hampir semua fraksi diajak untuk ikut menggulirkan hak interpelasi.

"Hampir semua kita lakukan lobi-lobi politik ya," ucap Gembong saat dihubungi awak media Jumat (10/9).

Baca Juga:

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Menurut dia, ada saja kendala dalam proses lobi politik ini. Sebab ketika dirayu dan merespons, legislator Kebon Sirih harus berkomunikasi dengan partainya, tidak boleh menetukan sendiri. Hal tersebut yang membuat lobi politik interpelasi menjadi lamban.

"Masing-masing fraksi kan punya induk, mesti melaporkan sama induknya masing-masing. tentunya kan fraksi mendapatkan arahan dari fraksinya masing-masing. Ada yang sudah kita lakukan, tapi dia mesti mendapatkan petunjuk dan arahan dari pimpinan dan sebagainya," urainya.

Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. Foto: MP/Asropih
Karangan bunga dukung hak interpelasi Formula E. Foto: MP/Asropih

Namun, anggota Komisi A DPRD ini bilang, ada anggota DPRD yang membelot dengan mendukung upaya interpelasi guna menanyakan secara detail ajang mobil balap berenergi listrik itu.

"Insyaallah, insyaallah ada perkembangan itu," paparnya.

Tapi saat ini, Gembong tidak mau membocorkan siapa anggota legislator Kebon Sirih yang ikut bersama Fraksi PDIP dan PSI gulirkan interpelasi.

"Perkembangan detilnya nantilah ada, sekaraang masih dalam tahap penjajakan lebih detail. Nanti saatnya kita sampaikan lah. Sekarang belum," tuturnya.

Baca Juga:

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

Fraksi PDIP dan PSI kini tengah berusaha untuk bisa menggelar rapat bamus dan rapat paripurna hak interpelasi. Hal tersebut supaya ajang Formula E tak jadi bola liar.

"Kalau makin lama makin liar. Kita gak mau yang seperti itu. Kita maunya fungsi pengawasan kita yang mau kita tingkatkan supaya mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan baru kita bisa gelar bersama-sama," pungkasny. (Asp)

Baca Juga:

PDIP Sebut Formula E Habiskan Anggaran Rp 4 Triliun, Wagub DKI: Silakan Buktikan

#DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan