Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kini kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, para wakil menteri (wamen) dan seluruh jajaran kementerian kini berkoordinasi langsung ke Presiden Prabowo.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Presiden Prabowo telah meneken Perpres yang salah satu isinya tentang alur perubahan koordinasi Kemenkeu itu pada 21 Oktober 2024 kemarin.
Baca juga:
“Iya, Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (22/10).
Menurut Deni, perubahan kedudukan Kemenkeu mempertimbangkan lingkup tugas dan fungsi kementerian saat ini. “Serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pasal 26 Ayat 1 Perpres Nomor 139 Tahun 2024 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan tujuh kementerian teknis, di mana Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.
Secara rinci, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kini membawahi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata. (*)
