Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Koalisi masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan untuk mengawasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kabinet alternatif ini mulai bekerja sejak 17 Juli 2026, dengan anggota terdiri atas 15 tokoh dari kalangan akademisi, aktivis, hingga peneliti, yang masing-masing membidangi sektor serupa dengan Kabinet Merah Putih.
Baca juga:
Kabinet Bayangan dapat Apresiasi Positif dari Gibran
Kehadiran Kabinet Bayangan langsung mendapat respons positif dari Wapres Gibran. Dia menilai langkah pengawasan publik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi.
Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,
Wapres Gibran Rakabuming Raka
Dikutip dari rilis Wapres kepada media, Rabu (29/7) itu, Gibran menegaskan dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu, lanjut dia, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Baca juga:
Prabowo dan Gibran Duduk Terpisah di Sidang Kabinet, Istana Bantah Ada Keretakan
Wapres Ingatkan Pengawasan Objektif Berbasis Data dan Solusi
Menurut Gibran, tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Wapres menyoroti dengan semangat itu maka kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas.
Baca juga:
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
"Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," tandas putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)
