Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 10 Februari 2021
Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota

Tes usap massal COVID-19 yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) kepada warga di Lapangan Kayu Manis, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (9/2/2021). (HO-Dok BIN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 1,7 juta alat rapid test antigen akan diberikan untuk fokus pelaksanaan pelacakan (tracing) kasus COVID-19 di 98 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro.

Penentuan 98 kabupaten/kota ini berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Adapun kabupaten/kota yang dimaksud berada di tujuh provinsi yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali.

Baca Juga

168 Ribu Warga Berstatus Kasus Aktif COVID-19

"Bukan hanya rapid antigen saja, tapi juga proses pelaksanaan tracing-nya akan difokuskan di 98 daerah tersebut," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Rabu (10/2)

Setelah diketahui bahwa individu positif berdasarkan rapid test antigen, maka akan dilakukan pelacakan kepada 20-30 orang kontak dekatnya.

Artinya, selain untuk tracing, penempatan alat rapid test antigen ini juga sebagai pendukung testing (pemeriksaan) dan treatment (perawatan) pasien positif COVID-19.

"Agar kita segera bisa menurunkan laju penularan COVID-19 yang terjadi di 98 kabupaten/kota," kata Nadia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. ANTARA/HO-Kemenkes/am.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. ANTARA/HO-Kemenkes/am.

Nadia menambahkan, saat ini Indonesia telah memiliki dua juta alat rapid test antigen yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Ini tinggal kita dorong untuk dimanfaatkan hingga level Puskesmas," ucap Nadia.

Rapid test antigen sering pula disebut dengan swab antigen. Tes ini dinilai lebih akurat dibandingkan tes antibodi karena dapat mengidentifikasi virus dalam sekresi hidung dan tenggorokan.

Pemeriksaannya dapat dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas biosafety cabinet.

Rapid test antigen dapat digunakan dalam mendeteksi kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) pada wilayah yang tak mempunyai fasilitas pemeriksaan reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR).

Rapid test antigen hanya sebagai screening awal, yang hasilnya harus tetap dikonfirmasi dengan tes RT-PCR.

Kementerian Kesehatan menggunakan rapid test antigen untuk mendiagnosis kasus COVID-19. Namun, rapid test antigen yang digunakan harus memenuhi sejumlah syarat.

Syarat pertama, sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Pengecekan rapid test antigen yang sudah mendapatkan izin edar Kementerian Kesehatan bisa dilakukan melalui infoalkes.kemkes.go.id.

Kedua, sudah memenuhi salah satu emergency use listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga, sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA). Keempat, sudah mendapatkan izin dari FDA Eropa.

Nadia menegaskan rapid test antigen merupakan alat untuk mendiagnosis seseorang apakah terpapar COVID-19 atau sebaliknya. Dia mengingatkan rapid test antigen bukan alat untuk screening COVID-19.

"Jadi untuk mendiagnosis, jangan sampai antigen ini digunakan untuk menscreening atau pun untuk seseorang melakukan perjalanan," kata Nadia. (Knu)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia

#COVID-19 #Kasus Covid #Kemenkes
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Indonesia
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Investigasi juga menemukan praktik tidak etis di stase IGD, terdapat oknum dokter pendamping lebih banyak menyerahkan penanganan pasien kepada dokter magang dengan alasan agar mereka belajar.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Indonesia
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Kemenkes menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Indonesia
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Dari total peserta yang menjalani skrining, sekitar 16,8 juta orang membutuhkan tindak lanjut penanganan, dengan 1,4 juta di antaranya telah tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Indonesia
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
RSHS siap menjalani evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait insiden salah kasih bayi.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Bagikan