Kemenhub Godok Aturan Pelaku Perjalanan Darat Selama Libur Nataru Wajib Sudah Vaksin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Desember 2021
Kemenhub Godok Aturan Pelaku Perjalanan Darat Selama Libur Nataru Wajib Sudah Vaksin

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (ANTARA/Youtube FMB9ID_IKP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah memperketat syarat perjalanan darat saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Kementerian Perhubungan bakal mewacanakan syarat bagi orang yang melakukan perjalanan darat harus sudah divaksin dua kali.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan syarat ini untuk memastikan masyarakat yang melakukan mobilisasi saat Natal dan Tahun Baru sudah mendapatkan vaksin dua dosis.

Baca Juga:

Begini Aturan Teranyar Perjalanan Yang Dikeluarkan Kemenhub

"Persyaratan pelaku perjalanan harus menunjukan vaksin, ini masih dibahas, satu dosis dua dosis terakhir," kata Budi saat rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).

Syarat perjalanan darat juga harus negatif COVID-19 melalui tes antigen, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, serta surat keterangan dari RT/RW dan pos PPKM.

"Negatif antigen, dan melakukan PeduliLindungi serta mendapat surat keterangan dari RT/RW dan PPKM ini konsep dari bapak Kapolri dan akan dibuat stiker," ujar Budi.

Bus. (Foto: Antara)
Bus. (Foto: Antara)

Budi mengatakan, akan dilakukan random check dokumen persyaratan di beberapa tempat. Seperti rest area, terminal, pelabuhan penyeberangan, pos koordinasi, serta pos lintas batas provinsi dan kabupaten/kota.

Jika belum vaksin dan tes antigen akan diarahkan ke pos pelayanan untuk melakukan vaksinasi atau tes antigen. "Nah, bila antigen mendapatkan positif ditangani khusus oleh satgas daerah," jelas Budi.

Pelaku perjalanan darat juga rencananya akan dibuatkan stiker bagi mereka yang sudah melakukan vaksinasi dua kali dan antigen. "Itu akan kita buat di beberapa tempat di jalan tol maupun non tol," ujar Budi.

Baca Juga:

Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan

Selain itu, jumlah penumpang dibatasi 70 persen dari kapasitas dan harus menjalankan protokol kesehatan.

Kemenhub akan mengkoordinasikan dan memastikan kesiapan operasionilisasi angkutan umum selama Nataru dengan melakukan kesiapan dan kelaikan operasi armada disetiap moda. (Knu)

#Budi Karya Sumadi #Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi #PPKM #Level PPKM #PPKM Darurat #PPKM Level 1-4 #Perpanjangan PPKM Darurat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
KPK akan kembali memanggil eks Menhub, Budi Karya Sumadi. Hal itu terkait kasus suap proyek DJKA.
Soffi Amira - Kamis, 21 Mei 2026
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
Indonesia
Eks Menhub Budi Karya Sumadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Alasannya Sakit
Eks Menhub, Budi Karya Sumadi, kembali mangkir dari panggilan KPK. Pemanggilan itu terkait kasus dugaan suap DJKA Kemenhub.
Soffi Amira - Senin, 02 Maret 2026
Eks Menhub Budi Karya Sumadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Alasannya Sakit
Indonesia
KPK Sebut Eks Menhub Budi Karya Tak Bisa Penuhi Panggilan Hari Ini, Ada Agenda Lain
Eks Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi sedianya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Frengky Aruan - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Sebut Eks Menhub Budi Karya Tak Bisa Penuhi Panggilan Hari Ini, Ada Agenda Lain
Indonesia
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya terkait Kasus Korupsi DJKA
Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Frengky Aruan - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Turunkan Harga Tiket Pesawat, Menhub Usul Hapus Monopoli Avtur
Pengelolaan avtur oleh beberapa provider merupakan salah satu dari empat usulan yang disampaikan Menhub terkait upaya penurunan tiket pesawat.
Wisnu Cipto - Senin, 09 September 2024
Turunkan Harga Tiket Pesawat, Menhub Usul Hapus Monopoli Avtur
Indonesia
Indonesia Menargetkan Jadi Produsen Kereta Api Dunia
Pembangunan sektor perkeretaapian di tanah air hingga saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menyongsong Indonesia Maju.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 September 2024
Indonesia Menargetkan Jadi  Produsen Kereta Api Dunia
Indonesia
King Air Pesawat Pertama Jajal Landasan Pacu Bandara VVIP IKN
"Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO, berjalan mulus dan lancar," kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Agustus 2024
King Air Pesawat Pertama Jajal Landasan Pacu Bandara VVIP IKN
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Hasto Seret Nama Erick Thohir dan Budi Karya
Hasto diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Frengky Aruan - Selasa, 20 Agustus 2024
Penuhi Panggilan KPK, Hasto Seret Nama Erick Thohir dan Budi Karya
Indonesia
Menhub Syaratkan Operator Taksi Terbang di IKN Kantongi Izin Aviasi Internasional
Perusahaan Korea Selatan, Hyundai, saat ini sedang menguji coba global taksi terbang, salah satunya berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.
Wisnu Cipto - Senin, 29 Juli 2024
Menhub Syaratkan Operator Taksi Terbang di IKN Kantongi Izin Aviasi Internasional
Indonesia
Uji Coba Resmi Taksi Terbang di IKN Tunggu Izin ICAO dan IATA
Menhub Budi berencana mengarahkannya uji coba taksi terbang pada titik lain di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
Wisnu Cipto - Senin, 29 Juli 2024
Uji Coba Resmi Taksi Terbang di IKN Tunggu Izin ICAO dan IATA
Bagikan