Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Penuhi Panggilan KPK, Hasto Seret Nama Erick Thohir dan Budi Karya

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 20 Agustus 2024
Penuhi Panggilan KPK, Hasto Seret Nama Erick Thohir dan Budi Karya

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/8). Mengenakan jas hitam, politikus asal Yogyakarta itu tiba di Gedung KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

Ia tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Ronny Tallapesy dan Joe Tobing. Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

"Sebagaimana saya sampaikan hari Kamis yang lalu bahwa hari ini saya datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin pada 2019. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan Kepala Sekretariat Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Yoseph Aryo Adhi Darmo, ada kebijakan dari Ketua TKN Jokowi-Maruf, Erick Thohir soal adanya penggalangan dana dari sesama menteri untuk membantu kampanye.

Baca juga:

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto pada Hari Ini

Kemudian usai adanya kebijakan dari Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Adhi Darmo bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Setelah pertemuan, ada penugasan untuk Direktur Prasarana pada DJKA Kemenhub, Harno Trimadi, yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Harno merupakan anak buah Budi Karya di Kemenhub.

"Saat itu berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim Pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran yang kemudian bergotong royong, dan kemudian bertemulah Pak Adhi Darmo ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi," ungkapnya.

Namun, Hasto tidak membeberkan soal tugas apa yang diemban Harno Trimadi. Dia hanya mengungkap bahwa nomor ponselnya dikirim oleh Adhi Darmo kepada Harno.

Baca juga:

Hasto Bocorkan Rekaman Jokowi soal Intimidasi, Istana Sebut Itu Pidato Lama

“Itulah menurut saudara Adhi Darmo, asal-muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi. Apakah itu benar atau tidak? Di sini lah tempat klarifikasi yang terbaik,”pungkasnya. (Pon)

#DJKA Kemenhub #Hasto Kristiyanto #KPK #Erick Thohir #Budi Karya Sumadi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Indonesia
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Suhardiman Amby karena telah masuk dalam proses penyidikan perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong. Istri Richard berinisial E disebutnya tidak berada di rumah, sedangkan anaknya sedang kuliah di luar kota
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
KPK menduga Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari sejumlah pihak melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
SETARA Institute mendesak KPK agar mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Sebab, kasus tersebut dinilai janggal.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Janggal, SETARA Institute Minta KPK Turun Tangan
Indonesia
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Upaya paksa ini bertujuan mencari dokumen serta barang bukti tambahan guna memperkuat pembuktian perkara yang diduga menjerat Etik Suryani
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Kepung 'Safe House' Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Misteri Dua Koper Hitam Hasil Penggeledahan Masih Jadi Misteri
Bagikan