Kematian Akibat DBD Meningkat, Bamsoet Minta Gelar Vaksinasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 April 2024
Kematian Akibat DBD Meningkat, Bamsoet Minta Gelar Vaksinasi

Ilustrasi fogging (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat hingga pekan ke-15 tahun 2024, tercatat 62 ribu kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat 475 pasien di antaranya meninggal dunia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong pemberian vaksin kepada masyarakat, untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.

Baca juga:

Sempat Sakit DBD, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdul Qodir Alkatiri Meninggal Dunia

"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, untuk mulai menyosialisasikan pemberian vaksin dengue kepada masyarakat, dengan sasaran kelompok usia 6-45 tahun baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah pernah terinfeksi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut dia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), juga menyarakan pemberian vaksin merupakan langkah preventif mencegah penyebaran virus dengue.

"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk serius dalam melakukan penanganan hingga pengendalian kasus demam dengue, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kasus DBD yang tinggi," katanya menegaskan.

Selain itu, Bamsoet meminta Kemenkes untuk benar-benar menyoroti tren peningkatan kasus DBD tersebut, dan terus melakukan berbagai upaya/langkah dalam mencegah lonjakan kasus demam dengue.

"Salah satunya dengan menginstruksikan pemerintah daerah, agar mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD utamanya di wilayah dengan kasus yang tinggi," katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan IDI untuk terus memasifkan sosialisasi serta edukasi pencegahan penularan demam dengue, salah satunya dengan menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus melalui gerakan satu rumah satu Jumantik utamanya di lingkungan yang padat penduduk.

"Kami juga mengingatkan masyarakat, meskipun DBD dapat disembuhkan, namun masyarakat tetap perlu mewaspadai komplikasi DBD yang bisa memicu kematian yakni Dengue Shock Syndrome (DSS) karena terlambat mendapatkan penanganan," ungkapnya.

Kemenkes melansir, lima kabupaten dan kota dengan kematian akibat DBD tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Bandung dengan 25 kematian, Kabupaten Jepara dengan 21 kematian, Kabupaten Subang dengan 18 kematian. Kabupaten Kendal 16 kematian, Kota Bekasi 15 kematian.

Adapun lima kabupaten dan kota dengan kasus DBD tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Tangerang dengan 2.540 kasus, Kota Bandung dengan 1.741 kasus, Kabupaten Bandung Barat dengan 1.422 kasus. (*)

Baca juga:

Kemenkes Mencatat 475 Kematian karena DBD hingga Minggu Ke-15 2024

#Kemenkes #MPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - 35 menit lalu
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Berita Foto
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Bagikan