Kematian Akibat DBD Meningkat, Bamsoet Minta Gelar Vaksinasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 April 2024
Kematian Akibat DBD Meningkat, Bamsoet Minta Gelar Vaksinasi

Ilustrasi fogging (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat hingga pekan ke-15 tahun 2024, tercatat 62 ribu kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat 475 pasien di antaranya meninggal dunia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong pemberian vaksin kepada masyarakat, untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.

Baca juga:

Sempat Sakit DBD, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdul Qodir Alkatiri Meninggal Dunia

"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, untuk mulai menyosialisasikan pemberian vaksin dengue kepada masyarakat, dengan sasaran kelompok usia 6-45 tahun baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah pernah terinfeksi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut dia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), juga menyarakan pemberian vaksin merupakan langkah preventif mencegah penyebaran virus dengue.

"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk serius dalam melakukan penanganan hingga pengendalian kasus demam dengue, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kasus DBD yang tinggi," katanya menegaskan.

Selain itu, Bamsoet meminta Kemenkes untuk benar-benar menyoroti tren peningkatan kasus DBD tersebut, dan terus melakukan berbagai upaya/langkah dalam mencegah lonjakan kasus demam dengue.

"Salah satunya dengan menginstruksikan pemerintah daerah, agar mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD utamanya di wilayah dengan kasus yang tinggi," katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan IDI untuk terus memasifkan sosialisasi serta edukasi pencegahan penularan demam dengue, salah satunya dengan menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus melalui gerakan satu rumah satu Jumantik utamanya di lingkungan yang padat penduduk.

"Kami juga mengingatkan masyarakat, meskipun DBD dapat disembuhkan, namun masyarakat tetap perlu mewaspadai komplikasi DBD yang bisa memicu kematian yakni Dengue Shock Syndrome (DSS) karena terlambat mendapatkan penanganan," ungkapnya.

Kemenkes melansir, lima kabupaten dan kota dengan kematian akibat DBD tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Bandung dengan 25 kematian, Kabupaten Jepara dengan 21 kematian, Kabupaten Subang dengan 18 kematian. Kabupaten Kendal 16 kematian, Kota Bekasi 15 kematian.

Adapun lima kabupaten dan kota dengan kasus DBD tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Tangerang dengan 2.540 kasus, Kota Bandung dengan 1.741 kasus, Kabupaten Bandung Barat dengan 1.422 kasus. (*)

Baca juga:

Kemenkes Mencatat 475 Kematian karena DBD hingga Minggu Ke-15 2024

#Kemenkes #MPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - 1 jam, 1 menit lalu
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Bagikan