Kelas Menengah Masih Tahan Diri Buat Keluarkan Duit

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Mei 2021
Kelas Menengah Masih Tahan Diri Buat Keluarkan Duit

Pengunjung Pasar Tanah Abang. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Domestik ekonomi sampai saat ini membantu Indonesia bertahan di tengah pandemi COVID-19. Data menunjukkan porsi ekspor impor terhadap PDB rendah.

"Jadi kalau kita bisa menghidupkan ekonomi domestik, akan cukup survive melewati masa pandemi ini,” kata Ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparani saat diskusi daring, Selasa (4/5).

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 Bikin Tabungan Di Atas Rp5 Miliar Sempat Melonjak

Namun yang menjadi kendala, lanjut dia, seberapa besar pengaruh insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan domestik ekonomi. Saat ini, mobilitas orang sudah terjadi tetapi tidak diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi.

"Indeks penjualan riil masih tajam negatifnya, artinya konsumsi rumah tangga belum mendorong penjualan ritel atau produk yang diminati masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut, lanjut ia, karena kelas menengah atas yang 82 persen berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga belum banyak melakukan aktivitas ekonomi.

Sedangkan, masyarakat golongan ke bawah masih sangat bergantung dengan berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Kemudian sebanyak 2,9 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi sehingga mereka tidak punya tambahan pendapatan untuk berbelanja.

“Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia karena 56 persen dari ekonomi kita adalah konsumsi. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan konsumsi kembali,” katanya.

Pengunjung mal. (Foto: Antara)
Pengunjung mal. (Foto: Antara)

Hendri Saparani mengatakan, APBN sebagai domestik ekonomi, bisa menjadi kunci penyangga pertumbuhan ekonomi bila realisasinya lebih cepat dan didesain dengan tepat.

Selain itu, diperlukan sejumlah terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II hingga IV bisa di atas 5 persen.

“Yang digelontorkan pemerintah (dana PEN) tidak sedikit, tetapi tidak diintegrasikan sehingga multiplier effectnya menjadi terbatas. Kalau lakukan beberapa terobosan kita akan mencapai di atas 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

#Belanja #Ekonomi Indonesia #APBN #Bantuan Sosial #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Indonesia
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Informasi resmi dan pembaruan data dapat diakses melalui website Dinas Sosial DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Indonesia
Penyaluran Bantuan Pangan Oktober, November, dan Desember 2026 Dipercepat
Bantuan pangan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga keluarga penerima memiliki kepastian memperoleh beras selama tiga bulan berturut-turut hingga Desember.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Penyaluran Bantuan Pangan Oktober, November, dan Desember 2026 Dipercepat
Indonesia
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Perlinsos Digital merupakan relawan yang bekerja secara sukarela tanpa menerima bayaran. Para agen juga tidak diperbolehkan meminta imbalan kepada masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Indonesia
Perlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Incar Bansos Tepat Sasaran
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan meluncurkan Perlinsos Digital pada 10 November 2026. Bansos diharapkan tepat sasaran.
Soffi Amira - Rabu, 21 Oktober 2026
Perlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Incar Bansos Tepat Sasaran
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
10 Juta Warga Minta Bantuan Sosial dan 82 Ribu Berikan Sanggahan Setelah Desil Diluncurkan ke Publik
Masyarakat dapat memanfaatkan fitur usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos, kanal regsosek.bps.go.id, hingga fasilitas aduan cepat Call Center Kemensos di nomor 021-171 dan WhatsApp Lapor di nomor 0887-7171-171.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
10 Juta Warga Minta Bantuan Sosial dan 82 Ribu Berikan Sanggahan Setelah Desil Diluncurkan ke Publik
Bagikan