Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kelangkaan solar dan antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini, terus terjadi di berbagai daerah. Padahal, keberadaan solar sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran logistik terutama pangan.
Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina mendorong Pemerintah menindak pengusaha hingga tegas truk-truk besar yang memborong solar subsidi. Pasalnya, PT Pertamina telah meningkatkan pasokan solar.
"Tapi pada kenyataanya keberadaan solar di lapangan terlihat kurang dengan ditunjukkan oleh antrian panjang kendaraan yang akan membeli solar," tegas Nevi di Jakarta, Senin (4/4).
Baca Juga:
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar
Nevi mengatakan, disparitas harga solar subsidi sangat lebar dengan non subsidi. Semula solar dexlite dijual Rp 9.700 per liter pada Januari 2022 dan naik menjadi Rp 12.400 per liter, Februari dan Maret kembali lagi naik menjadi Rp 13.250 per liter.
"Ini mendorong pemilik kendaraan beralih membeli solar subsidi yang harganya relatif murah Rp 5.150 per liter," katanya.
Menurut dia, aparat penegak hukum sudah bertindak tegas menindak truk pertambangan dan industri yang diduga memborong solar subsidi.
"Seharusnya yang dapat subsidi kendaraan roda enam ke bawah. Distribusi logistik pangan sangat tergantung pada solar sehingga akan memudahkan penyebaran pangan dengan harga yang relatif mirip antara pusat produksi dan konsumsi,” ujarnya.
Nevi menyarankan, agar pemda dan seluruh stakeholder turut turun tangan untuk tegakkan aturan sehingga semakin ketat dalam menyeleksi pembelian solar subsidi.
Legislator asal Sumatera Barat II menekankan, pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait pembatasan kendaraan yang menggunakan Solar Subsidi. Sehingga mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi subsidi penuh menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.
"Antrian akan hilang jika truk-truk besar yang tidak berhak membeli solar subsidi ditangkap, seperti penyelesaian antrian panjang pembeli solar di Kalimantan”, tutup Nevi Zuairina.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti kelangkaan solar, yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya kendaraan tak berhak mengisi solar bersubsidi.
Andre pun mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengeluarkan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
BPH Migas didesak segera mengeluarkan aturan agar pengusaha SPBU di bawah Hiswana Migas menjual solar atau BBM subsidi tepat sasaran.
"Ini tentunya bukan salah Pertamina, tapi ada aturan yang belum dilengkapi. Kami juga minta penegakan hukum yang lebih tegas," kata anggota DPR asal Sumbar ini.
BPH Migas juga harus menambah kuota solar subsidi sesuai aturan Perpres 191/2014.
"Kalau ini sudah dilakukan, tentu antrean dan kelangkaan solar subsidi bisa diatasi," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Solar Langka, Kodim Jakarta Barat Cokok Bos Penimbun Beromzet Sehari Rp 92 Juta
