Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.
Lonjakan harga signifikan ini berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.
Baca juga:
Harga Pertamax Naik Tajam, Anggaran Subsidi BBM Berpotensi Meningkat
Pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,
Meitri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6).
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah. Saat ini selisih tarif kedua jenis BBM tersebut berada pada angka Rp6.250 per liter.
Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan.
Desakan Pengawasan Ketat BPH Migas
Pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional. Langkah ini mencakup penghitungan kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.
Meitri mendorong pemerintah melalui BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan.
Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,
kata Meitri.
Baca juga:
Keuntungan Harga BBM Pertamax Naik di Mata Pramono, Transportasi Umum Jadi Incaran Warga
Pemerintah memikul tanggung jawab besar memprediksi pergerakan harga minyak global di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain upaya mitigasi, pengelolaan energi nasional membutuhkan tata kelola secara transparan dan akuntabel. Publik menunggu langkah mitigasi konkret agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Kami berharap pemerintah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi sehingga membuat masyarakat yang berhak menjadi kesulitan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,
tutup Meitri.
