Andika Pratama
MerahPutih.com - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI memilih tak mengikuti apel Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Pantai Maju atau Pulau D Rekalamasi Teluk Jakarta pada Sabtu (17/8).
Mereka lebih memilih berbincang di luar baris Upacara Kemerdekaan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku inspektur upacara memasuki lokasi upacara.
Baca Juga: Anies Terbitkan Ingub Upacara Kemerdekaan RI di Pulau D Reklamasi
Para PNS berdiri berkerumun dan tak mengihiraukan upacara yang sangkaral ini. Mereka berdiri menjauh dari lapangan upacara. Mereka memojok di atas lahan kosong sudah dipagari.
Mirisnya lagi saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya berkumandang mengiringi pengibaran bendera merah putih, puluhan PNS ini masih terlihat berleha-leha.
Para Pegwai Negeri Sipil (PNS) tetap mematung bahkan ada yang cuek duduk hinggga lagu Indonesia raya tuntas dikumandangakan.
Baca Juga: Milik Negara, Alasan Anies Berkukuh Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi
Upacara bendera di pantai Maju ini diikuti oleh semua jajaran pegawai Pemprov DKI. Jumlahnya mencapai 4.000 orang. Ada 75 bus Transjakarta yang disediakan untuk mengangkut para PNS ini ke pantai Maju.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, alasan pihaknya melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan di Pantai Maju atau Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta untuk memberikan pesan bahwa kawasan tersebut tak lagi tertutup bagi siapapun.
Dulu lahan reklamasi ekslusif untuk publik. Bahkan, awak media pun tak bisa masuk ke dalam kawasan tersebut karena dijaga ketat seakan-akan milik swasta. Sekarang ini lahan itu sudah milik negara bangsa Indonesia
Baca Juga: PDIP Tolak Keras Rencana Anies Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi
"Untuk menyimbolkan dari kepemilikan ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara disana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta," ujar Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (Asp)
