Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan partainya tidak setuju dengan wacana Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan Upacara 17 Agustus di Pantai Maju atau Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.
"Bukan sekedar mempertanyakan, nggak setuju pelaksanaan (17 Agustus) di Pulau Reklamasi," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Rabu (14/8).
Baca Juga: Dasar Anies Bikin IMB Reklamasi Pulau D Apa?
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Upacara Pengibaran Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 74.
Ingub tersebut diterbitkan Anies di Jakarta pada 12 Agustus 2019 kemarin. Dalam Ingub itu Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI diwajibkan untuk melaksanakan upacara 17 Agustus di Pantai Maju atau Pulau D Reklamasi.
Gembong baru akan mendukung Anies bila mengadakan upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia di lokasi yang lebih sakral seperti Monumen Nasional (Monas), dan halaman Balai Kota DKI.
Baca Juga: Anies Terbitkan Ingub Upacara Kemerdekaan RI di Pulau D Reklamasi
Politikus PDIP itu pun menyayangkan sikap Pemprov DKI yang menggunakan lahan kontroversi di masyarakat untuk kegiatan sakral seperti kegiatan upacara peringatan 17 Agustusan.
"Pulau itu masih mempunyai kontroversi di masyarakat, ngapain pak anies mencoba membuat kegiatan di tengah-tengah lahan yang notabene masih dipersoalkan masyarakat," tegas anggota DPRD DKI itu.
Baca Juga: Adakan Perayaan HUT RI di Pulau Reklamasi, KIARA: Anies Khianati Nelayan Jakarta
Uparaca hari kemerdekaan di Pulau Reklamasi, menurut Gembong, merupakan kebijakan sangat politis yand dilakukan Pemprov DKI. "Mencari legitimasi, padahal faktanya, di tengah masyarakat masih menjadi perdebatan," tutup dia. (Asp)
